Dinilai Tak Laksanakan Perpres, Dirut PLN dan Menteri BUMM Dilaporkan ke Presiden dan KPK

Direktur Investigasi GACD, Christian Situmorang (Kiri) saat menyambangi KPK untuk memberikan laporan atas Dirut PLN yang dinilai tidak melaksanakan ketentuan Perpres atas pbangunan SUTET 500KV.

Jakarta, Akuratnews.com - Proyek pembangunan SUTET 500KV oleh PLN dinilai menyalahi peraturan yang ada. Direktur Goverment Againts Corruption & Discrimintaion (GACD) semakin serius soroti dugaan penyelewengan proyek pembangunan SUTET 500KV oleh PLN.

Setelah sebelumnya, GACD menyurati Dirut PLN, hari ini, Jumat 18 Desember 2020 Direktur Investigasi GACD, Christian Situmorang kembali menyurati Presiden, Kementerian BUMN, KPK serta Komisi 6 dan 7.

Ada dua point yang dituangkan dalam surat tersebut yakni pertama bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tanggal 16 April 2020, tentang tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) pembangunan SUTET 500Kv mengikuti titik koordinat atau jalur dalam peta lampiran perpres.

Namun kenyataannya, Dirut PLN tidak melaksanakan ketentuan Perpres khususnya pasal 42 huruf K, tidak menggunakan jalur tiang atau tower SUTET 500Kv dari Kembangan-Cikupa-Balaraja yang sudah ada, malah saat ini PLN sedang membangun tiang atau tower SUTET 500Kv menyimpang dari jalur titik koordinat diisyaratkan Perpres, hingga merugikan negara.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga