Diplomat Muda Ini Minta PM Vanuatu Tak Campuri Terus Urusan Dalam Negeri Indonesia

New York, Akuratnews.com - Kerap dituding melakukan pelanggaran HAM oleh Vanuatu, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tegas.

Tak tanggung-tanggung, Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Charlot Salwai yang diminta tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia oleh diplomat muda Indonesia.

Untuk diketahui, dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB, PM Salwai kembali menyinggung pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan pemerintah Indonesia. Salwai memang rutin menyampaikan tudingan tersebut setiap Sidang PBB.

Pernyataan PM Salwai kali ini direspon diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu. Lewat hak jawab pertama, ia mengatakan tudingan Vanuatu tidak berdasar dan menegaskan negara pasifik itu agar tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia.

"Memalukan bahwa negara satu ini (Vanuatu) terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat mengenai bagaimana Indonesia seharusnya bertindak atau mengatur dirinya sendiri," ucapnya, dalam siaran pers Perwakilan Tetap Indonesia di New York, Minggu (27/9).

Silvany menegaskan bahwa dasar dari Piagam PBB adalah mengenai prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan teritorial negara lain.

Indonesia, lanjutnya, sebagai negara yang memiliki berbagai budaya, ratusan kelompok etnis, suku, dan bahasa, berkomitmen pada hak asasi manusia.

"Kami menghargai perbedaan, menghormati toleransi dan setiap orang memiliki hak yang sama di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini. Kami juga mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, di mana setiap orang memilki hak yang sama di bawah hukum," ungkapnya.

Silvany menekankan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, dan Vanuatu tidak memiliki hak apa pun untuk berbicara atas nama rakyat Papua.

"Anda (Vanuatu) bukan perwakilan dari rakyat Papua dan berhenti mengkhayal menjadi perwakilan mereka. Rakyat Papua adalah rakyat Indonesia, kita semua memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia termasuk di Pulau Papua," lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa sesuai dengan prinsip PBB, Indonesia akan terus menjaga keutuhan kedaulatan wilayahnya dan melawan segala upaya separatisme.

"Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat sejak 1945 dan secara resmi didukung oleh PBB dan komunitas internasional sejak beberapa dekade. Status ini adalah final, tidak dapat diubah dan permanen," tegasnya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga