Direktur IPI: Jika Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi, Itu Inkonstitusional, Pelanggaran Hukum

Diskusi Publik IPI, (Foto: Hugeng Widodo/Akuratnews.com).

Jakarta, Akuratnews.com - Suhu politik menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI sejak pekan lalu terus memanas, memicu kekhawatiran dan dampak terhadap situasi politik hukum dan keamanan Indonesia. Lalu apa dampaknya bagi pelantikan Jokowi?

Dr. TB. Ace Hasan Syadzily, Anggota DPR RI Fraksi Golkar mengatakan dalam beberapa hari ke depan bangsa Indonesia akan menyaksikan acara pelantikan presiden dan wakil presiden, dan seharusnya pelantikan tanggal 20 Oktober itu disambut dengan perayaan.

"Menjelang pelantikan tanggal 20 Oktober seharusnya diwarnai dengan perayaan. Karena kita semua sebagai bangsa Indonesia telah melewati satu fase demokrasi," ujar Ace Hasan Syadzily dalam diskusi publik yang digelar oleh Indonesian Public Institute (IPI) dengan tema "Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI" di Bilangan Menteng Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Menurut Ace Hasan, selain telah melewati fase demokrasi, bangsa Indonesia juga telah melewati proses pemilu penggabungan Caleg dengan pemilihan presiden untuk pertama kali. Sehingga pelantikan presiden itu seharusnya dirayakan oleh bangsa Indonesia.

"Seharusnya, tidak ada reaksi-reaksi negatif atau inkonstitusional sebab pemilu sudah selesai dan pelantikan akan segera dilaksanakan. Kalau ada pihak pihak yang menentang pelantikan Presiden, saya mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah orang orang yang tidak siap berdemokrasi." katanya.

Ace Hasan berpendapat, pemilu 2019 telah berjalan baik. Semua sudah teruji di Mahkamah Konstitusi, bahwa ada kekurangan disana sini, namun semua telah diselesaikan di dalam konstitusi. Selain itu, Jokowi juga telah bertemu dengan Prabowo, juga SBY dan Zulkifli Hasan. Semua telah selesai dan semua pihak seharusnya menilai pelantikan besok adalah perayaan demokrasi di Indonesia.

"Saya berpandangan, seharusnya pelantikan presiden adalah celebration, harusnya disambut baik oleh masyarakat Indoensia. Jika ada yang tidak menerima pelantikan Jokowi berarti mereka adalah pihak pihak yang anti demokrasi." tandasnya.

Sementara Karyono Wibowo Direktur IPI, mengatakan beberapa fenomena selama menjelang pelantikan presiden ada beberapa peristiwa yang diangggap sangat mengkhawatirkan yang diduga dapat mempengaruhi pelantikan presiden 20 mendatang. Misalnya peristiwa Kerusuhan di Wamena, kemudian aksi menolak revisi dan terbaru adalah insiden penusukan Wiranto.

"Tetapi saya melihat, meskipun mempengaruhi pelantikan, tetapi peristiwa itu tidak memiliki korelasi dengan pelantikan. Saya melihatnya sejumlah peristiwa itu tidak memiliki tujuan Yang sama. Misalnya peristiwa Wamena dan aksi demonstrasi yang memiliki agenda dan tujuan yang berbeda-beda." kata Karyono.

"Saya tidak melihat ada indikator aksi tersebut diarahkan untuk menggagalkan pelantikan presiden." terangnya.

Kesimpulannya, Karyono melihat gerakan itu berdiri sendiri. Lalu apakah ada kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan presiden?

"Saya tidak yakin kalau ada kekuatan besar yang dapat menggagalkan pelantikan Jokowi." kata Karyono.

Menurut dia, jika ada kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan presiden maka gerakan tersebut bisa disebut sebagai gerakan inkonstitusional, "melanggar hukum." tandas Karyono Wibowo. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga