Dirjen Resos : ATENSI Kebijakan Rehabilitasi Sosial Kedepankan Peran Keluarga

Acara Penyusunan dan Sinkronisasi Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas  Tahun Anggaran 2021 Kementerian Sosial RI di Bogor. Jawa Barat. Sabtu (14/8/2020).

Bogor. Akuratnews - Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas  melakukan kegiatan Penyusunan dan Sinkronisasi Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas  Tahun Anggaran 2021.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat mengatakan, kegiatan ini tindak lanjut implementasi dari regulasi sebagai turunan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Selain itu juga merespon arah baru kebijakan rehabilitasi sosial yang mengedepankan peran keluarga, komunitas dan masyarakat serta Lembaga Kesejahteraan Sosial, Platform ini disebut dengan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Penyandang Disabilitas," kata Harry Hikmat di Bogor, Jawa Barat. Sabtu (14/8/2020).

Harry mengapresiasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas atas respon cepatnya dalam menindaklanjuti arahan Menteri Sosial untuk melakukan pendalaman atas usulan-usulan program Tahun 2021.

"Perubahan paradigma layanan rehabilitasi sosial yang menjadi landasan terbentuknya ATENSI yaitu mewujudkan layanan sosial yang bersifat terpadu, menjangkau seluruh warga, sistem yang komprehensif dan terstandardisasi, mengedepankan peran keluarga dan masyarakat, layanan sosial di lembaga bersifat temporer (sementara),  serta sumber daya manusia yang berbasis profesionalisme," papar Harry.

Dikatakannya, reformasi kebijakan dan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas pasca terbitnya regulasi turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adanya platform baru kebijakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mengedepankan sinergitas peran keluarga, masyarakat, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI), serta adanya revitalisasi UPT disabilitas termasuk penyediaan aksesibilitas pada layanan balai.

“Pastikan kita semua bekerja berdasarkan data dan kondisi faktual sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan, sehingga apa yang kita kerjakan benar-benar dapat menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat sekarang ini,” jelas Harry

Para peserta dari UPT dingatkan agar kebijakan dan program yang disusun memperhatikan penerapan desain bangunan dan gedung yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta konsep ramah lingkungan Go Green," pungkas Harry. (akuratnews).

Penulis:

Baca Juga