Dirut Jakpro Mengaku Ragu Bisa Kerjakan LRT Fase 2

Jakarta, Akuratnews.com – Di hadapan anggota DPRD DKI dalam rapat Komisi B, Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Dwi Wahyu Daryoto mengaku ragu dapat mengerjakan pembangunan fisik Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2.

Padahal PT Jakpro meminta penyertaan modal daerah (PMD) pada rancangan anggaran perubahan 2018 sebesar Rp 4,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 1,8 triliun digunakan untuk pembangunan LRT Fase 2.

Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan menanyakan apakah PT Jakpro yakin bisa mulai mengerjakan LRT fase 2 pada anggaran perubahan.

"Pasti enggak kita bisa laksanakan fase 2? Pasti enggak Pak Yuri (Ketua BP BUMD)? Kalau belum pasti ngapain duitnya dikasih sama dia (PT Jakpro) Rp 1,8 triliun? Lebih baik tunggu anggaran murni 2019," cecar Ferrial dalam rapat yang digelar di DPRD DKI, Jakarta, Jumat (31/08/2018).

Jawaban yang diberikan Dwi Wahyu membuat anggota DPRD kaget. Ia mengatakan sebenarnya ragu melaksanakan pembangunan LRT Fase 2.

"Kalau saya masih ragu-ragu, Pak, karena terus terang begini, kalau dilihat dalam angka Rp 1,8 triliunnya memang itu,” kata Dwi.

Ia melanjutkan, angka Rp 1,8 triliun itu muncul dari surat Gubernur DKI tertanggal 14 Mei 2018 kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub). Dalam surat itu, Gubernur DKI mengajukan permohonan untuk membangun trase 2 LRT Jakarta.

“Yang tadi saya sampaikan, itu timbulnya dari surat Pak Gubernur tanggal 14 Mei 2018 yang mengajukan ke Kemhub untuk membangun trase 2," ungkapanya.

Rencananya, rute LRT fase 2 adalah Velodrome, Dukuh Atas, dan Tanah Abang. Namun, PT Jakpro masih menunggu rencana induk dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, apakah tersambung dengan trase 2 ini.

Dwi hanya bisa memastikan paling tidak rute LRT bisa sampai Manggarai sesuai dengan rencana induk itu nanti. "Paling tidak kalau disetujui dan sebagian bisa kita gunakan ke Manggarai. Kalau ini saya agak yakin karena rencana induk perkeretapaian pasti ketemunya di Manggarai," jelasnya.

Mendengar pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat ini langsung meminta usulan PMD sebesar Rp 1,8 triliun untuk Jakpro dalam APBD Perubahan 2018 ditolak atau tidak diberikan.

Lalu, Ferrial meminta PT Jakpro menghentikan paparannya dalam rapat. Dwi bersama jajarannya diminta untuk membahas rencana LRT fase 2 ini dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Kalau Bapak gunakan ini sampai Manggarai, apa kita tunda saja sampai APBD murni 2019? Toh juga akan kita bahas tahun ini juga. Ditunda saja sampai ada kepastian," tegas Ferrial. (Red)

Penulis:

Baca Juga