Guyonan Coronanya Tuai Kecaman Lagi

Diskriminatif, Mahfud MD Dituntut Minta Maaf

Jakarta, Akuratnews.com - Kecaman keras terkait guyonan Menko Polhukam, Mahfud MD soal virus Corona seperti istrimu, kembali datang.

Bahkan tak hanya kecaman keras, Mahfud akan diproses secara hukum jika tak segera meminta maaf atas guyonan tersebut.

Ya.. usai Komnas Perempuan, kini Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC) yang giliran mengecam keras guyonan Mahfud saat berbicara dalam halal bihalal Idul Fitri Keluarga Besar Universitas Sebelas Maret, Selasa (26/5) ini.

Organisasi yang secara konsisten bekerja melakukan advokasi dan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender ini menyebut, tak selayaknya Mahfud, baik secara pribadi maupun kapasitasnya sebagai Menko Polhukham menyamakan virus Corona seperti istri yang tidak bisa dikontrol.

"Mahfud MD, sebagai pakar hukum dan HAM serta kapasitasnya sebagai Menko Polhukham yang bertugas menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan, seharusnya tidak memberikan suatu pernyataan misogynist (merendahkan perempuan). Pernyataan tersebut menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap hak dan martabat serta empati terhadap perempuan dan hubungan suami-istri sebagaimana telah diatur dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan jo. UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 tentang Perkawinan," tegas Ketua IFLC,
Nur Setia Alam Prawiranegara di Jakarta, Minggu (31/5).

Dengan adanya UU tersebut, lanjut Nur, jelas menyatakan bahwa Hak dan Kedudukan perempuan (istri) seimbang (setara) dengan suami (laki-laki) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

"Dengan demikian, pernyataan Menko Polhukham jelas sangat kontra produktif dengan tujuan kesetaraan gender," tandas Nur Setia Alam.

Pernyataan Mahfud MD sebagai Menko Polhukham dipandang Nur juga telah melanggar Pasal 2 huruf d dan Pasal 5 UU Nomor 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dimana para pejabat adalah pelaksana kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Atas alasan tersebut itu, IFLC, tegas Nur, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam keras segala bentuk penghinaan, pelecehan dan sikap yang merendahkan hak dan martabat perempuan khususnya perempuan Indonesia dan umumnya perempuan di dunia.

2. Mengecam keras pernyataan Menko Polhukan Mahfud MD atas pandangan jika virus Covid-19 disamakan dengan penanganan terhadap istri/perempuan.

3. Meminta dalam waktu 3x24 jam kepada Menko Polhukam untuk memberikan pernyataan permohonan maaf kepada perempuan Indonesia khususnya dan perempuan di dunia pada umumnya.

4. Meminta kepada pejabat publik lainnya untuk tidak ikut melakukan peryataan yang bersifat diskriminatif sebagaimana yang dilakukan oleh Menko Polhukam.

5. Jika tidak ada permohonan maaf dari Menko Polhukam, dapat diajukan upaya hukum baik pidana ataupun class action sebagai bentuk perlawanan atas diskriminasi terhadap perempuan.

6. Meminta Kepolisian Republik Indonesia secara aktif melihat telah adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Menko Polhukam tanpa melihat ini delik aduan karena menyangkut kepentingan umum yaitu setiap perempuan Indonesia yang dirugikan

7. Meminta kepada masyarakat khususnya Warga Negara Indonesia untuk saling menghargai baik laki-laki maupun perempuan sebagai sesama mahluk Tuhan dan mahluk sosial.

"Menurut kami, menjadi sangat urgent segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena masih banyak pemahaman pejabat publik yang bersikap diskriminatif terhadap perempuan, yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan ideologi bangsa," pungkas Nur Setia Alam.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga