Diskusi Kebangsaan Universitas Sahid: Sikap Politik Millenials, Sesuaikah dengan Pancasila?

Diskusi Kebangsaan Universitas Sahid. (Foto Ahyar / Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Bagaimana Millenials menyikapi isu Sosial Politik Sesuai dengan Ideologi Pancasila? Tema krusial ini menjadi bahasan dalam diskusi kebangsaan yang digelar Universitas Sahid, Jakarta Selatan.

Riyan Hidayat, Sekretaris Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK),  mengatakan Istilah milenial muncul hidup dan berkembang dalam suasana teknologi digitalisasi yang sangat masif. Namun begitu, Ada konsekuensi dari masifnya pertumbuhan digital, yaitu keterbukaan yang dapat memicu hal negatif dan positif, terutama dalam penggunaan media sosial.

Karena keterbukaan, maka orang dapat dengan mudah mengenali atau mengungkap jati diri orang lain melalui media sosial.

"Karena sudah terbuka, saat ini orang bebas mengetahui kehidupan orang lain melalui media sosial. Hal ini bisa berefek negatif dan positif,' ujar Riyan Hidayat saat diskusi yang digelar di Aula Universitas Sahid, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).

Menurut Riyan, banyak isu yang sengaja dilontarkan untuk memantik gerakan politik di Indonesia. Dan ini mengerikan. Banyak isu yang dipicu dari media massa yang digunakan orang lain untuk mempengaruhi publik atau menunggangi aksi, termasuk informasi hoaks atau berita bohong lainnya.

Riyan mengungkap, sedikitnya ada 4 hal yang harus dimiliki agar tidak mudah goyah dengan isu hoaks, 4 hal yang sesuai dengan ideologi Pancasila, yaitu:

Pertama, Ideologi. Orang harus punya pandangan ideologi agar tak mudah terpengaruh ideologi yang dikembangkan oleh orang lain.

Kedua, Wawasan, diperlukan pemahaman Literasi salah satunya adalah dengan membaca keadaan sosial dan kehidupan masyarakat.

Ketiga, Keterampilan. Diituntut mempunyai keterampilan untuk mengetahui teknologi yang berkembang saat ini.

Keempat, Jaringan dan Koneksi. Ada orang punya meskipun punya keterampilan dan wawasan bagus, namun banyak yang tidak terekspos karena tidak punya jaringan atau koneksi.

Sementara itu, Gloria Hamel, Youth Influencer, mengatakan bahwa politik itu hanya instrumen untuk menyuarakan pendapat, salah satunya adalah dengan melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang kerap dilakukan mahasiswa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kendati begitu, Gloria mengaku kaget dengan munculnya demonstrasi para pelajar pada bulan lalu yang memicu terjadinya kerusuhan. Ada stigma yang kemudian terbangun dengan munculnya kerusuhan dalam aksi tersebut.

Jika menyampaikan aspirasi dengan rusuh, pada akhirnya telah menimbulkan stigma negatif yang diberikan publik.

Meski demikian secara prinsip, para anak anak pelajar itu punya hak politik yang tidak boleh diabaikan, terutama yang menyangkut masa depan mereka.

"Bahwa kita tidak bisa hidup hanya sendiri saja, namun perlu berpolitik untuk menyuarakan pendapat, termasuk para pelajar," kata Gloria. Hal itu penting agar para pelajar dapat mengkaji dan menyuarakan pendapat secara benar sehingga tidak gampang ditunggangi oleh kepentingan.

Sementara, terkait dengan banyaknya isu negatif atau kabar hoaks yang muncul saat meningkatnya intensitas politik mahasiswa melalui aksi unjuk rasa belakangan ini membuat peranan media sosial nyaris mengalahkan hegemoni dunia jurnalistik yang terkait dengan informasi cepat kepada publik.

Salah satu pengurus dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikbal Irsyad mengatakan, tumbuhnya informasi melalui media sosial membuat kesan semua orang bisa menjadi wartawan dadakan. Padahal cara kerja media sosial dengan jurnalistik sangat berbeda.

"Di zaman orde baru dalam bidang pers media dibatasi pergerakannya. Namun pada saat ini, di tengah meraknya media sosial, kini semua orang bisa menjadi wartawan," terang Ikbal.

Menurut dia, kalau dari kode etik jurnalistik, ada kaidah-kaidah jurnalistik yang harus dipenuhi seorang wartawan sesuai dengan UU Pers. Bahwa Media jika mengacu pada Dewan Pers, Pertama, media harus berbadan hukum, penanggung jawab atau pemimpin redaksi harus sudah UKW Utama, dan syarat lainnya.

"Jika menerima informasi di medsos, lihat dulu media tersebut apakah sudah berbadan hukum atau belum?" kata Ikbal.

Kedua dalam kaidah jurnalistik, menurut Ikbal, setiap informasi apapun harus di cek dan kroscek terlebih dahulu. Artinya informasi yang ada di media massa, paling tidak sudah memenuhi unsur kode etik jurnalistik.

Sementara terkait dengan penanganan kabar atau berita hoaks, PWI terutama Dewan Pers sudah berusaha menertibkan semua media dengan berbagai peraturan sesuai Undang-undang.

Dalam hal ini, setiap perusahaan media massa, baik online, cetak dan elektronik, Wartawannya harus mematuhi kode etik Jurnalistik. Sebab, bisa jadi informasi hoaks itu bukan dalam bentuk Media namun dikembangkan orang lain di media sosial, dan tidak semua informasi yang ada di media sosial, bisa dikategorikan media pers.

Salah satu contohnya adalah apa yang terjadi pada Obor Rakyat yang terbukti hoaks, Pengelolanya pun akhirnya dituntut dan masuk penjara. Artinya, jika terjadi sengketa pers antara media massa dengan publik, yang dilakukan pertama kali oleh kepolisian adalah badan hukum media tersebut, baru kemudian kaidah jurnalistiknya.

"Banyak juga wartawan yang dipenjara hanya karena persoalan pemberitaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU Pers." terang Ikbal. Namun begitu, Ikbal mengakui, dalam dunia jurnalistik tidak ada yang benar-benar dapat objektif, tetapi yang ada adalah keseimbangan.

"Apakah sumbernya valid? Subjektifitas kita (sebagai wartawan) ada. Itu tergantung perspektif masing masing." kata Ikbal. Inilah yang mempengaruhi situasi politik yang ada di Indoneaia terkait dengan berita Hoaks yang beredar terkait dengan aksi mahasiswa dan pelajar di gedung DPR RI.

Menyikapi maraknya aksi unjuk rasa terkait dengan pro dan kontra sejumlah revisi undang-undang, Ikbal mengatakan ada perbedaan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan saat ini dengan beberapa dekade sebelumnya.

Menurut Ikbal, jika demo pada tahun 1966 isu yang dibawa adalah Tritura dan itu menyeluruh yang secara langsung membawa isu yang berdampak pada masyarakat melalui tiga tuntutan rakyat. Lalu pada aksi demo 98 ketika dolar naik begitu tinggi juga secara langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Ikbal berpendapat, aksi demonstrasi yang disuarakan beberapa pekan lalu, tidak secara menyeluruh menyentuh kehidupan orang banyak.

Tetapi Ikbal menyepakati bahwa Anak anak SMA atau STM memang harus melek politik karena mempunya mereka sebagai generasi milenial mempunyai hak memilih. "Mereka punya hak memilih, punya hak suara, jadi harus melek politik," tandasnya. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga