Ditangkap KPK, Ini Peran Bupati Kutai Timur dan Sang Istri

Jakarta, Akuratnews.com - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar (IS) dan istrinya Encek Unguria Riarinda Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutim ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (2/7) malam.

Selain keduanya, ditangkap pula Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan umum Aswandini sebagai tersangka penerima suap.

Dua orang lagi yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto selaku rekanan juga ditangkap sebagai pemberi suap.

Mereka diamankan karena diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

"KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 sampai dengan 2020,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/7).

Dalam penangkapan yang merupakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar.

Penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena Ismunandar selaku bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Dan Encek selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan tersebut.

Peran Musyaffa sendiri selaku kepercayaan bupat, juga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum di Kutai Timur.

Sementara itu, Suriansyah selaku Kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10 persen dari jumlah pencairan.

Selanjutnya, Aswandini selaku Kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang.

Para tersangka penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Sedangkan para pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

OTT juga digelar di Samarinda dan Kutai Timur, Tim KPK mengamankan delapan orang yang langsung di bawa ke Polresta Samarinda dan kemudian ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

KPK juga menyegel rumah jabatan Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selain rumah jabatan bupati, KPK juga menyegel Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur. Dua bangunan tersebut berlokasi di kawasan Pemerintah Bukit Pelangi, Sangatta.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga