Ditengah Terpaan Covid-19, Sektor Perekonomian Indonesia Memburuk

Di ambang keterpurukan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19 ini, sebagai teknokrat dan profesional sejati, Sri Mulyani menjadi sosok sentral yang dipercaya menyiapkan strategi keuangan Indonesia dari keruntuhan melalui berbagai rekomendasi kebijakan fiskal, termasuk pemberian stimulus ekonomi.

Namun sayangnya, dalam tiga stimulus ekonomi Covid-19 yang telah dikeluarkan pemerintah sampai sejauh ini, belum ada yang dianggap benar-benar signifikan menopang perekonomian secara komprehensif. Bahkan, justru kebijakan yang diambil sangat bertolak belakang dengan citra pemerintahan Jokowi yang gemar mengeluarkan kebijakan populis.

Sebut saja stimulus Covid-19 tahap satu yang memberikan insentif diskon tiket pesawat untuk mengangkat sektor pariwisata yang banyak dinilai sangat tidak relevan dan cenderung aneh di tengah wabah. Kemudian stimulus tahap dua yang menyasar pajak penghasilan pekerja manufaktur yang dianggap juga tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Hingga stimulus tahap tiga dengan nominal yang cukup besar namun terlalu banyak “persyaratan” bagi rakyat untuk merasakan manfaat stimulus tersebut.

Padahal, kita ketahui kebijakan tersebut hampir dipastikan dikeluarkan pemerintahan Jokowi atas rekomendasi Menteri Keuangan, dalam hal ini Sri Mulyani. Menjadi pertanyaan tersendiri ketika sebagai teknokrat yang memahami konteks permasalahan serta telah hafal karakteristik populis kebijakan pemerintah selama ini, justru memberikan rekomendasi kebijakan stimulus ekonomi yang mudah untuk dinilai tidak populer tersebut.

Masih mengacu pada tulisan Milne sebelumnya, teknokrat dipilih untuk menjabat dalam pemerintahan untuk meningkatkan legitimasi pemerintah itu sendiri. Namun dalam perannya, teknokrat acapkali hanya dianggap sebagai pelengkap karena tidak memiliki imunitas dalam atmosfer lingkaran kekuasaan eksekutif yang kental akan kepentingan politik.

Berangkat dari hal tersebut, mengemuka intrpretasi bahwa Sri Mulyani disinyalir masih memiliki obligasi atas tempat ia berada di puncak karir tertinggi sebelumnya yakni sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Hal ini dikarenakan jika dibandingkan dengan posisi Menkeu, posisinya di Bank Dunia jauh lebih memberikannya previlege dan pengaruh yang prestisius termasuk imunitas serta kesempatan manuver yang lebih leluasa.

Akhir tahun 2019 lalu bahkan ia “curhat” bahwa pekerjaannya di Bank Dunia lebih mudah dikarenakan institusi internasional tersebut memberikan kesempatan lebih untuk berkembang dan mengedepankan kesetaraan gender.

Lantas, apakah dengan jamaknya kebijakan tidak populis pemerintah dan bahkan cenderung regresif di bidang keuangan dalam merespon pandemi Covid-19 mengindikasikan bahwa ada suatu agenda besar Menkeu Sri Mulyani – yang berdasarkan latar belakangnya – dinilai pro terhadap IMF-Bank Dunia sebagai kreditur negara-negara ketika terjadi krisis?

Sebuah Posibilitas Skenario

Konsep memperlamat penyebaran Covid-19 dengan meratakan kurva atau flatten the curve saat ini tengah gencar dilakukan negara-negara di dunia. Ini bertujuan untuk menekan jumlah angka terinfeksi, namun konsekuensinya pandemi akan berlangsung lebih lama.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Redaksi

Baca Juga