Ditetapkan Sebagai Tersangka, Idrus Diduga Menerima Janji US$1,5 Juta

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan status tersangka terhadap mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Idrus disangka terlibat kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/8) malam, mengatakan peningkatan status hukum itu menyusul ditemukannya sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup, seperti keterangan saksi, surat, serta petunjuk.

"Sehingga dilakukan penyidikan baru dengan satu tersangka tertanggal 21 Agustus 2018, yaitu IM (Idrus Marham) selaku Plt Ketua Umum Partai Golkar periode November-Desember 2017 dan Menteri Sosial," ujarnya.

Menurut dia, Idrus diduga bersama-sama dengan tersangka Eni Maulani Saragih (anggota Komisi VII DPR RI) telah menerima hadiah atau janji dari tersangka bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1

Atas perbuatannya, Idrus pun dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Mengenai konstruksi perkara, IM diduga mengetahui dan memiliki andil terkait dengan penerimaan uang oleh EMS dari JBK, yaitu sekitar November-Desember 2017 diduga EMS menerima Rp4 miliar, serta pada Maret dan Juni 2018 diduga EMS menerima sekitar Rp2,25 miliar."

Idrus juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1. Selain itu, Idrus pun diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah EMS sebesar US$1,5 juta yang dijanjikan JBK apabila PPA proyek PLTU Riau-1 berhasil dllaksanakan oleh JBK dan kawan-kawan.

Terkait kasus suap tersebut, imbuh Basaria, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu Idrus, Eni, dan Johannes. Perkara yang ditangani sejak 14 Juli 2018 itu pun diproses dengan memeriksa 28 saksi.

Proyek PLTU Riau-1 merupakan bagian dari proyek pembakit listrik 35.000 MW secara keseluruhan. PLTU Riau-1 masih pada tahap letter of intent (LOI) atau nota kesepakatan. Kemajuan program tersebut telah mencapai 32.000 MW dalam bentuk kontrak jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA).

PLTU tersebut dijadwalkan beroperasi pada 2020 dengan kapasitas 2 x 300 MW dengan nilai proyek US$900 juta atau setara Rp12,8 triliun.

Pemegang saham mayoritas adalah PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Indonesia, anak usaha PLN. Sebanyak 51% sahamnya dikuasai PT PJB, sisanya 49% konsorsium yang terdiri dari Huadian dan Samantaka.

Idrus disangkakan Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar. (Red)

Penulis:

Baca Juga