Ditjen Rehsos Susuri Kampung Nelayan Kali Adem Salurkan Bansos

Kementerian Sosial melalui Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat menaiki perahu untuk memberikan bantuan sosial kepada nelayan di Jakarta. Selasa (12/5/2020).

Akuratnews. Jakarta - Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabiliasi Sosial (Ditjen Rehsos) melakukan penyisiran terhadap warga yang terdampak Covid-19 yang tidak menerima bantuan sosial di dua titik di wilayah Jakarta Utara.

Penyisiran warga melanjutkan misi yang diamanahkan oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara agar warga yang terdampak Covid-19, khususnya warga yang secara administratif kependudukan tidak terdata sesuai domisili bisa mendapatkan bansos.

"Salah satunya adalah para nelayan di sepanjang Kali Adem yang umumnya pendatang berasal dari Cirebon, Brebes dan daerah lain untuk mencari penghidupan di sepanjang pantai Jakarta Utara hingga ke Kepulauan Seribu, termasuk Pulau Pari biasa ditempuh setiap melaut," kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat di Jakarta. Selasa (12/5/2020)..

Dalam situasi Covid-19 ini, kehidupan para nelayan cukup terpuruk ditambah harga tangkapan hasil ikan di pasaran jatuh, misalnya Rajungan biasa dijual Rp 60 ribu, menjadi Rp 20 ribu dan itu hampir sepertiganya dari harga normal.

"Kondisi itu terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam keadaan cukup lesu, sebagai imbas dari Covid-19 serta sistem mekanisme pasar supply demand terganggu, patut diduga banyak nelayan jatuh miskin berdasarkan pengakuan para nelayan sepanjang Kali Adem," papar Harry.

Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan semua warga tinggal di rumah, termasuk nelayan tidak melaut, berada di ruang publik kalau tidak perlu seperti di pasar dan jalanan, serta mengharuskan menjaga jarak fisik dan sosial.

"Kondisi itu ternyata sangat sulit dilaksanakan oleh para nelayan, sebab memang sehari-hari mereka beraktifitas melaut, kendati hasil tangkapan ikan dihargai tidak sesuai dengan harapan seperti biasa," terang Harry.

Bagi para nelayan yang umumnya pendatang itu, belum menerima bantuan program jaring pengaman sosial, berupa bantuan sosial sembako dari Presiden maupun bantuan sosial sembako dari pemerintah Provinsi DKI atau dari Walikota.

"Tadi kami telusuri dan datangi dari arah Kali Adem dengan menggunakan perahu, ada 30-an keluarga nelayan belum pernah menerima bantuan sembako dari Pemda maupun dari Presiden melalui kemensos. Ini menjadi catatan bersama terkait dengan sistem pendataan, sistem pengusulan menjadi calon penerima, serta verifikasi-validasi perlu kita dibenahi bersama," ungkapnya.

Pendataan mulai dari terbawah RT, RW, Kelurahan, sampai Kecamatan harus dapat dipastikan terhimpun di Dinsos untuk diajukan oleh Walikota, sekaligus menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai referensi bagi penerima bansos.

"Memang kita sama-sama tahu bagi warga yang belum mendapatkan BPNT atau Bantuan Pangan dan juga belum mendapatkan PKH, akan menerima sembako bantuan presiden dan bantuan dari Pemda," jelas Harry Hikmat.

Kendati sudah ada mekanisme setiap tiga bulan sesuai aturan update tetapi belum seotimal. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin upaya mengupdate selayaknya dilakukan oleh pemda secara berjenjang dari kelurahan ke kecamatan hingga kabupaten/kota.

"Kalau sudah dibenahi mudah-mudahan di tahap penyaluran berikutnya di wilayah Jabodetabek semakin tepat sasaran dan dari sisi sasaran betul-betul memperhatikan warga yang selama ini belum mendapatkan bantuan atau termarjinal karena situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari yang perlu tetap perlu dibantu," pungkasnya.

Yang menarik dalam kunjungan Dirjen Rehabilitasi Sosial kali ini, penyaluran sembako tidak melalui jalan darat, melainkan sungai Kali Adem dengan menyewa perahu bermotor, rombongan yang membawa sembako dan alat kesehatan di bagi menjadi 2 kelompok.

Secara perlahan perahu bergerak menghampiri rumah-rumah gubuk para nelayan dan Dirjen menyapa nelayan dan keluarganya sambil memberikan sembako dari pinggir sungai, masyarakat penerima bansos umumnya tidak tahu ada bantuan sembako dari Pemerintah.

Selain menyerahkan 50 paket bansos sembako, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, juga menyerahkan bantuan alat kesehatan (alkes), berupa hand sanitazer, Masker, Alat Pelindung Diri (APD), Disinfektan (isi 5 liter 2 galon free alkohol), serta alat semprotan. (akuratnews).

Penulis:

Baca Juga