Sengketa Pembelian Excavator

Dituduh Konsumen Belum Serahkan Excavator, Begini Penjelasan PT. Indotruck Utama

Pengacara PT. Indotruck Utama, Yudistira. (Foto dok. Akuratnews.com).

Jakarta, Akuratnews.com - Perkara Sengketa pembelian Excavator merek Volvo EC 210 seharga Rp. 1,265 miliar antara Arwan Koty dengan PT. Indotruck Utama kembali disidangkan di Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta. Sidang kali ini adalah sidang pembuktian dari pihak teradu atau pihak PT Indotruck Utama selaku pihak Pelaku Usaha.

Merespon gugatan sengketa yang dilayangkan Arwan Koty, Pengacara PT. Indotruck Utama, Yudistira mengatakan, Excavator itu telah diambil oleh Pihak yang diakui oleh Indotruck sebagai pihak Arwan Koty yang ditunjuk oleh Istri Arwan Koty bernama Vini untuk dikirim ke Nabire.

"Jadi begini, kalau dalam proses penelusuran kami, sebagai produsen, sebenarnya kan alat berat itu diambil, bukan kami yang mengirim kepada Customer. Jadi dia telah menunjuk orang untuk mengambil (excavator). Nah, yang mengambil pun jelas itu perusahaannya, identitasnya ada semua. Kemudian sudah dikirim, dan kami telusuri bahwa alat berat ini pernah dititipkan di Nabire, di Polair Nabire. Dan ini adalah keterangan dari Kasatpolair Nabire. Ini bukan keterangan kami, tapi fakta yang kami dapat di Nabire." Kata Yudistira seusai sidang BPSK di Kelapa Gading, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Menurutnya, pada waktu itu juga telah diajukan satu dokumen dimana ada tandatangan Bu Vini sebagai pihak yang menitipkan.

"Nah ini juga perlu dicermati, kalau selama ini kan seolah-olah kami tidak, apa namanya, aware. Mungkin tidak se-simple itu. Perlu kita pahami detailnya dan perlu juga dipahami bahwa pembelian ini bukan kami yang mengirim, tapi ini alat berat diambil, seperti itu. Ini yang perlu kita jelaskan. kemudian alat berat ini pun sudah pernah dititipkan di Polair Nabire, dan yang menurunkan itu juga bukan dari pihak kami sebagai produsen," Terang dia.

Menurut dia, sesuai dengan perjanjian Jual Beli, alat tersebut diambil di Yact PT. Indotruck Utama. "Nanti akan diambil di yact Indotruck. Itu juga dibuktikan pada saat sebelum pengambilan, ada sales kami yang bertemu dengan pihak Bu Vini di Jayapura pada waktu itu, dan itu pun mengkonfirm dari pihak forwarder, memang jelas identitasnya, (Kemudian) mengambil (excavator), dan dia sebagai penanggung jawab pengambilan dan pengiriman." Jelas Yudistira.

Dia mengklaim dalam sidang di BPSK hari ini, pihak Indotruck Utama bisa membuktikan, bahkan pembuktian itu bukan saja dari pihak Indotruck namun juga dari pihak-pihak terkait.  "Kalau dari sisi kami sih, kami bisa buktikan. Itu semua berdasarkan pembuktian dan yang membuktikan itu bukan dari pihak kami malah, (tapi) dari pihak-pihak terkait, seperti dari pihak Polair dan dari pihak-pihak Forwader. Itukan di luar kami, bukan dari Indotruck." Terangnya.

Yudistira mengklaim jika pihak Forwader yang melakukan pengiriman adalah Forwader yang ditunjuk oleh Vini.  "Jadi begini, forwader ini adalah pihak yang ditunjuk oleh pihak Bu Vini sendiri pada waktu itu. Nah.. waktu itu, kami sudah mengajukan juga pihak rekanan kami, tapi tidak diterima oleh pihak Bu Vini, karena beliau lebih memilih yang biayanya lebih ringan sehingga beliau (bu Vini) memutuskan Forwader yang dipakai." Tandasnya.

Menurut Yudistira, agar masalah ini dapat diselesaikan secara jelas, pihaknya selalu menyarankan agar pihak keluarga Arwan Koty bersama Indotruck Utama, secara bersama-sama menelusuri langsung ke Pihak-pihak terkait.

"Ini kan masih proses. Dalam proses ini pun kan kami selalu menyarankan, kalau memang mau menyelesaikan masalah ini secara jelas, mari kita sama-sama telusuri bersama. Bu Vini-nya datang.. ayo ketemu Polair sendiri." Kata Yudistira.

"Kalau berani silahkan ketemu dengan Polair. Buktikan complain-complain Ibu itu, bahwa Ibu tidak pernah menitipkan atau gimana, nanti Polair yang akan membuktikan itu. Barang itu sudah sampai di Nabire, dan waktu itu kami sudah telusuri (excavator) itu juga sudah ada di Nabire." Tegas Yudistira.

"Kan berarti tidak bisa digelapkan begitu saja, kan ada serial number. Serial numbernya kan bisa ketahuan. Ooh ini barangnya. Bahkan yang menunjukan tempat beradanya alat berat itu yaa dari masyarakat setempat dan dari pihak syahbandar dan dari pihak Polair juga. Jadi beberapa pihak yang menunjukan, bukan kami sendiri," Tandasnya.

Penjelasan Kuasa Hukum Arwan Koty

Diketahui, Perselisihan antara pihak keluarga Arwan Koty dengan pihak PT. Indotruck Utama bermula dari transaksi antara Arwan Koty bersama anaknya yang bernama Alfin telah membeli, masing-masing, 1 unit Excavator merek Volvo kepada PT. Indotruck Utama.  Transaksi jual beli antara Arwan Koty dengan PT. Indotruck Utama dilakukan untuk pembelian 1 unit Excavator Volvo EC 210D seharga Rp1,265 miliar. Sedangkan transaksi jual beli antara Alfin dengan PT. Indotruck Utama dilakukan untuk pembelian 1 Unit Crawler Excavator EC350D seharga Rp2,960 miliar.

Kedua Transaksi itu terjadi pada tahun 2017. Saat itu, baik Arwan maupun Alfin telah membayar pelunasan pembelian Excavator sesuai dengan harga yang diberikan oleh PT. Indotruck Utama, termasuk membayar biaya pengiriman kedua alat berat itu ke Nabire-Papua.

Namun, persoalan timbul setelah pembayaran telah dilakukan. Menurut keluarga Arwan Koty, kedua alat berat itu tak kunjung diserahterimakan kepada Arwan dan Alfin. Atas dasar itulah, Arwan Koty kemudian mengadukan persoalan pembelian excavator ini ke BPSK.  Namun pengaduan pembelian excavator ke BPSK hanya untuk sengketa pembelian yang dilakukan Arwan Koty saja sedangkan pembelian Alfin, belum diajukan di BPSK.

Wilibrodus Ardi Mau, Tim Kuasa Hukum Arwan Koty mengatakan, hingga kasus ini dilimpahkan ke BPSK, Excavator belum juga diserahterimakan. Menurut Wili, Arwan Koty belum menerima 1 unit excavator Volvo EC210 berikut dokumen-dokumennya. Padahal excavator sudah dibayar lunas. Oleh karena itu salah satu permohonannya di BPSK adalah refund atau meminta pengembalian dana yang sudah dibayarkan.

Wili mengatakan dalam sidang pembuktian ini, dia nilai penjelasan PT. Indotruck Utama masih berputar seperti sidang sebelumnya. "Masih muter-muter pembuktian saja," Jelas Wilibrodus Ardi saat ditemui redaksi Akuratnews.com seusai sidang di BPSK, Senin (8/7/2019).

Menurut Wili, kalaupun ada pembuktian surat jalan, hanya ditujukan ke pihak ketiga yakni Forwader. "Forwader menurut dia ditunjuk oleh Bu Vini, sementara fakta disana ditunjuk oleh saudara Susilo. Susilo adalah orang Indotruck. Dia peran tunggal sehingga oleh majelis disebut 'Susilo lagi Susilo lagi'. Ke kiri dia bagian dari Indotruck, ke kanan dialah yang menunjuk pihak forwader," Kata Wili.

Mengingat harga alat berat yang demikian mahal, penjelasan Indotruck jutru menimbulkan pertanyaan. "Timbul pertanyaan begini, apakah penyerahan barang, penunjukan atau apa segala macam, tidak perlu surat kuasa? Ini pembayaran jual beli 'M' (miliar) lo ini. Sekarang Forwader pergi ambil (excavator) atas dasar apa dia ambil di Indotruck? Nah ini timbul pertanyaan." Jelasnya.

"Makanya selalu dia (Indotruck) cerita lama aja, saya bilang sampai di Nabire atau sudah pindah kemana pindah kemana, pertanyaannya apakah barang ini milik Indotruck atau milik costumer? Terang Wili.

Menurut Kuasa Hukum Arwan Koty ini, artinya tidak ada satu pun surat jalan yang mengatasnamakan Bu Vini atau Arwan Koty dan itu tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan BPSK.

"Tidak ada sama sekali. kalaupun ada surat jalan justru dengan pihak ketiga. jadi kita bingung kok dengan pihak ketiga. Makanya pembuktiannya berlarut-larut kan? Simple sekali sebenarnya. Jika dia (Indotruck) penyerahannya berdasarkan S.O.P, jika penyerahaannya nyata, ini serah terima, ini yang menyerahkan, ini yang menerima, selesai. Karena serah terima yang dimaksud, esensi hukumnya adalah melepaskan hak terhadap barang." Papar Wili.

Menurutnya, ada banyak kejanggalan dalam proses pengambilan hingga pengiriman excavator ke Nabire. Salah satunya adalah tidak adanya dokumen seperti surat kuasa atau surat pendelegasian sewaktu penyerahan dan pengiriman alat berat seharga Rp1,265 miliar ke Nabire.

"Kalau memang ada ilustrasi bahwa sudah ada pengiriman dan segala macam, kita malah mempertanyakan, dasar dokumen apa pengiriman tersebut? Atau dibikin simple, sederhana, kalau begitu kasih kita dokumennya, sehingga kita yakin bahwa barang itu telah terkirim," Terang Wili.

"Karena (dokumen-dokumen) itu tidak ada, saya pikir.. tidak ada salahnya yaa... dari pihak kami, Pak Arwan Koty, meminta ke BPSK supaya pihak Indotruck itu mau lah berbesar hati mengembalikan uang tersebut. 1 unit harga Rp. 1,265 miliar," Tambahnya.

Menurut Wili sudah seharusnya pihak Indotruck menghadirkan bukti-bukti valid, namun yang disampaikan pihak Indotruck diduga hanya seperti cerita. "Seharusnya Indotruck menghadirkan bukti-bukti, macam-macam, tapi bukti yang dihadirkan... yaa seperti cerita yang mengatakan sudah ada pengiriman (melalui) forwader, forwadernya adalah saudara Soleh, atas perintah lisan, terus sudah sampai ke port Nabire, diserahkan juga kepada pihak agency, itu pun atas arahan lisan."

"Nah jadi pihak costumer ini, nggak jelas. Artinya dokumennya mana? Kita nggak tau," Papar Wili. Kalaupun ada tafsiran-tafsiran, menurut dia, itu hanya hasil penyelidikan dari pihak Indotruck yang mengirimkan orang-orangnya.

"Susilo dan Soleh diutus supaya melakukan investigasi disana sampai di Nabire, dari situlah diperoleh keterangan-keterangan, potongan dari keterangan itulah yang disimpulkan oleh mereka telah terjadi serah terima barang. Misalnya ada keterangan telah diterima Antonius, terus katanya barang ini telah dipakai rekanannya Bu Vini atau rekanannya pak Arwan Koty, tapi saat ini belum jelas benang (merahnya) mana? Dokumennya mana? Buktinya mana?" Tandasnya.

Wili memaparkan, pada proses persidangan, terungkap jika Vini tidak bisa mengambil alat berat yang di klaim Indotruck dan forwader serta agency telah dititipkan di polair Nabire. Namun alat berat itu tidak bisa diambil oleh Vini lantaran tak ada bukti kepemilikan sebagai pemilik alat berat tersebut.

Wili mengaku terkejut sebab kliennya tak bisa mengambil tanpa dokumen kepemilikan yang dianggap sah. Menurut Wili bagaimana bisa seseorang mengklaim bahwa alat berat itu adalah miliknya jika terjadi persoalan terhadap alat berat tersebut tanpa disertai dokumen kepemilikan yang sah. Inilah yang terjadi pada kliennya.

"Tadi Bu Vini di dalam sidang bilang, 'saya mau ambil nggak boleh. Oleh kapolres dibilang, dokumen mu mana?' Pasti dokumen yang dimaksud kan dokumen kepemilikan. Akhirnya saya tanya, coba Indotruck jawab secara resmi, apa syarat kepemilikan Excavator, sebagai contoh kalau mobil, ada STNK ada BPKB, berdasarkan serial mesin, ya kan, nggak bisa rubah itukan. Kalau Excavator bagaimana? dijawab Indotruck kalau Excavator? (hanya ada) jual beli, invoice, satu lagi pelunasan." Ungkap Wili.

"Waduh..ini (misalnya) ada seribu barang di lapangan, yang mana kita punya? (kalau) yang ada di kapal tenggelam? yang mana yang kau klaim? Sekarang kalau kapal ini tenggelam, maka kepada siapa dia menuntut? Kepada Indotruck atau kepada forwader?" Tandas Wili.

"Yang kami tekankan, konsumen itu sangat dirugikan, untuk pembelian barang yang begitu besar, kok bisa serah terima barang yang menurut saya terlalu di bawah tangan. Tidak ada dokumen yang sangat resmi." Kata Willy.

Dalam persidangan, PT. Indotruck Utama mengaku telah menyerahkan Excavator itu kepada pihak Arwan Koty melalui Forwader yang diakui oleh pihak PT Indotruck Utama sebagai forwader yang ditunjuk oleh keluarga Arwan Koty. Forwader itu kemudian berdalih telah menyerahkan Excavator ke agency di Papua. Namun PT. Indotruck Utama, maupun saksi forwader, menurut Wili belum dapat membuktikan adanya dokumen kelengkapan atau dokumen penunjang pengiriman Excavator dari Yact di PT. Indotruck Utama hingga ke Nabire-Papua. Terlebih menurut keterangan forwader, Excavator tersebut dikirim melalui Kapal Laut.

"Kalaupun ada pembuktian, namun pembuktiannya tidak membuat terang persoalan." pungkas Wilibrodus Ardi. **

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga