Dituntut 2 Tahun Penjara Penasehat Hukum Terdakwa akan Minta Keringanan

Sidoarjo, Akuratnews.com - Lima terdakwa dalam kasus korupsi pembangunan Track Extrem (Jalur Ekstrem) Kabupaten Sidoarjo hanya bisa tertunduk lesu usai tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo membacakan tuntutannya di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di jalan raya Juanda, Sidoarjo. Pada hari Senin (2/7).

Pasalnya, Eks Sekertaris Disbudpar Kabupaten Sidoarjo, Mulyadi, Denny dan Hadi Purtanto selaku rekanan dalam pembangunan mega proyek track extrem yang menggunakan Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sebesar Rp. 1.79 miliar itu dituntut 2 tahun kurungan penjara dengan denda Rp 50 juta, subsider 4 dan 3 bulan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Hal tersebut berbeda dengan dua rekan terdakwa yakni, H. Usman selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sinar Cemerlang, dan Sumartono selaku konsultan yang dituntut 1.6 bulan penjara dengan denda Rp 50 juta dan subsider 2 bulan.

Penasehat Hukum (PH) terdakwa Mulyadi, Bambang Wiriantono saat dikonfirmasi oleh Akuratnews.com perihal tuntutan JPU mengatakan, pihaknya masih koordinasi lagi sama kliennya dan akan menyampaikan hasilnya pada sidang selanjutnya. Selain itu pihaknya masih berharap JPU bisa lebih meringankan lagi tuntutan terhadap kliennya. Karena ia menilai kliennya telah mengakui perbuatanya, dan telah melaksanakan secara prosedural sesuai peraturan, cuman dalam pengawasannya tidak bekerja secara optimal.

"Kami meminta tuntutan yang lebih ringan atau minimal," terang Bambang Wiriantono pada Akuratnews.com hari Senin (2/7) saat dikonfirmasi tentang tuntutan JPU usai persidangan.

Sementara pada waktu yang sama tim Penasehat Hukum dari terdakwa H. Usman dan Sumartono yakni, Alek Imawan menuturkan, dalam sidang berikutnya ia juga berharap hukuman lebih ringan lgi terhadap kliennya yang dituntut 1.6 bulan oleh JPU. (Rif)

Penulis:

Baca Juga