Divonis Bersalah Oleh DKD Peradi Jatim, Mantan Pengacara Konsumen Sipoa Protes Keras

Surabaya, Akuratnews.com - Masbuhin, memprotes keras vonis bersalah terhadap dirinya yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jatim.

Menurutnya apa yang diputuskan DKD Peradi ini penuh kejanggalan dan ada dugaan unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baiknya sebagai advokat.

“Saya menduga ada pihak-pihak yang secara sistematis untuk merusak profesi dan kehormatan saya sebagai advokat melalui fitnah dan pencemaran nama baik saya di berbagai media,”kata Masbuhin, Selasa (16/11/2020).

Selain itu, ia mempermasalahkan statement dari ketua DKD Peradi Jatim, Pieter Talaway, yang menudingnya menjadi kuasa hukum direksi Sipoa sejak 6 Februari 2019.

"Pada tanggal 6 Februari 2019, Masbuhin menjadi Pengacara Direksi Sipoa yang menjadi Tersangka dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang.”ujar Masbuhin menirukan pernyataan Pieter, yang dimuat disalah satu media cetak harian.

“Pernyataan yang tidak disertai bukti, tendensius, dan saya duga untuk mengiring opini kepada semua orang (melalui) media masa agar kehormatan Saya sebagai Pengacara menjadi rusak.” tegas Masbuhin.

“Kalau saudara Pieter Talaway bisa membuktikan bahwa (tanggal 16 Februari 2019 Masbuhin menjadi Pengacara Direksi Sipoa yang menjadi Tersangka dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang), Saya menyatakan bahwa saya tidak akan banding dan akan pensiun jadi Advokat,” janji Masbuhin.

Diakui Masbuhin, Direksi Sipoa memang pernah memberi kuasa kepadanya pada tanggal 6 Februari 2019, tepatnya 8 hari sebelum perkara sipoa diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, tepatnya pada 14 Februari 2019. Saat itu status hukum direksi Sipoa sudah jadi Terdakwa di Pengadilan.

“Isi, maksud dan tujuan kuasa Sipoa kepada saya adalah agar nantinya kalau putusan Direksi Sipoa berkekuatan hukum tetap, saya diminta untuk mengambilkan aset-aset Sipoa yang disita, dan dikembalikan kepada para konsumen dan klien saya sebagai bentuk refund dan pertanggungjawaban Sipoa kepada seluruh konsumennya," tandas Masbuhin.

Sementara, Kuasa hukum Masbuhin yakni Purwanto menambahkan, ada tiga poin yang janggal dalam putusan DK Peradi yakni menelantarkan klien, bermain dua kaki dan tidak ada komunikasi.

Menurut Purwanto, dalam memutus perkara ini DK Peradi tidak independen, tidak solutif dan tidak profesional. Sebab, apabila ada laporan penelantaran ke DK terkait penelantaran klien maka harus dilihat juga pencapaian kerja yang dilakukan.

“Kalau setiap orang menyatakan menelantarkan tapi hasil kerja sudah terpenuhi apa yang jadi persoalan,” ujar Purwanto.

Purwanto sangat menyayangkan kualitas SDM yang ada di DK Peradi ini, terlebih lagi adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara ini.

Yakni, salah satu anggota DK Peradi yakni Yusron mempunyai isteri yang masih satu assosiate dan yang bersangkutan yang membuat pengaduan ini.

“Padahal Yusron ini yang menangani 131 konsumen yang dulu kliennya Masbuhin. Ini sangat syarat dengan kepentingan. Saya sudah berungkali mengingatkan hal itu, tapi tidak pernah didengarkan,” ujarnya.

Kejanggalan kedua terkait menelantarkan klien, menurut Purwanto hal itu sangat relatif karena apabila ada 900 orang dan ada salah satu, salah dua atau salah tiga menyatakan telah ditelantarkan padahal hasil telah dicapai maka harusnya itu ditolak oleh DK Peradi.

“Maka harusnya DK Peradi ini diisi oleh orang yang bersih, independen dan mengerti apa itu etika,” ujarnya.

Seperti diketahui, DKD Peradi menjatuhkan putusan pemberhentian sementara selama 12 bulan kepada Masbuhin.

DKD Peradi juga melarang Masbuhin berpraktek sebagai advokat selama ia diberikan sanksi.

Penulis:

Baca Juga