DKPP Memberhentikan Ketua KPU Dogiyai dan Memberikan Sanksi Keras 4 Anggotanya

Jakarta, Akuratnews.com - Dewan Kehormatabn Penyelenggara Pemilu ( DKPP) secara tetap akhirnya memberhentikan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Papua,Matias Butu,Jumat (20/1/2017).

Keputusan tersebut dilakukan setelah dibacakan oleh Anggota Majelis DKPP Ida Budhiarti di dalam ruang sidang DKPP.

"Menerima pengaduan ,pengadu untuk sebagian.Menjatuhkan sanksi yakni pemberhenrian tetap kepada teradu atas nama Ketua KPU Dogiyai, Matias Butu sejak putusan tersebut dibacakan," kata Ida di ruang sidang DKPP, Jakarta,Jumat (20/1/2017).

Tak hanya itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada empat anggota KPU Dogiyai yaitu, Andreas Tibakoto, Moses Magai, Orva Tigi dan Yohanes Pigai.

Ida menjelaskan,jika sanksi peringatan keras tersebut diberikan kepada mereka untuk yang terkahir kalinya, "Kalau mereka kembali terbukti melanggar kode etik DKPP akan memberikan sanksi tegas,dengan memberhentikan secara tetap," ungkapnya.

Bahkan, perkara yang membawa para komisioner KPU Dogiyai bersidang di DKPP adalah terkait soal pemilukada Dogiyai 2017 khsususnya tahap pencalonan pada akhir September 2016 lalu.

"Jadi para komisioner KPU Dogiyai diadukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Herman Auwe dan Stefanu Wakey melalui kuasanya , yakni Veri Junaidi," jelasnya.

Selain itu, KPU Dogiyai juga terbukti sudah menolak bakal pasangan calon yang direkomendasikan oleh DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) atas nama Herman Auwe -Stefanus Wakey,

KPU Dogiyai terbukti telah menolak bakal pasangan calon yang direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) atas nama Herman Auwe-Stefanus Wakey.Alasanya disebabkan hanya gara-gara salah dalam penulisan nama Ketua Umum PKPI dari Isran Noor tertulis Irsan Noor.

Sementara itu, KPU Dogiyai dinilai telah menentang perintah atasan ,yakni KPU RI untuk melakukan upaya hukum berupa kasasi atas Putusan PTTUN Nomor .25/ G/ Pilkada/2016/PT .TUN.MKS bukan malah mencabut kasasi tersebut.

Ida menambahkan, perilaku yang dilakukan Ketua KPU Dogiyai meruakan bentuk pembangkangan yang jika ditolerir akan merusak tatanan organisasi yang bersifat hierarkis dan satu kesatuan yang menjadi sifat dari Komisi Pemilihan Umum.

Dia menyampaikan,bahwa sebagian bagian yang adalah subordinat dari struktur,sehingga DKPP ,menyebut, KPU Kabupaten Dogiyai seharusnya tunduk dan melaksanakan perintah dari KPU Provinsi Papua dan KPU RI. (Agus)

Penulis:

Baca Juga