DPD: Banyak Temuan Perda Bermasalah

Jakarta, Akuratnews.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menemukan banyak Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2018 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), DPD RI diberikan wewenang dan tugas baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas Perda maupun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam. Fenomena Perda tersebut seperti temuan KADIN dalam beberapa tahun terakhir dimana sebanyak 1006 Perda dinilai memberatkan dunia usaha.

Juga penelitian Komnas Perempuan sebanyak 421 Perda diskriminatif. Sedangkan Kemendagri sebelum Putusan MK Nomor 137/PUU-XII/2015 telah membatalkan 3200-an Perda serta Kementerian Keuangan menemukan 4000 Perda bermasalah.

“Kementerian Keuangan kemudian meminta Kemendagri untuk mencabut dengan mengkaji dan mengevaluasi perda dan hasilnya 1000 perda dibatalkan,” ujar Akhmad dalam acara Seminar Nasional bertajuk ‘Relasi Baru DPD dan DPR di UU MD3’ yang diselenggarakan HMJ Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, Selasa (30/10/2018).

Menurutnya, dalam pengujian Raperda dan Perda pasca UU Nomor 2 Tahun 2018, standar pengujian yang dilakukan oleh DPD RI yaitu kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, kejelasan rumusan, pemenuhan asas materi muatan, potensi disharmoni dan efektivitas implementasi. "Lingkup tugas DPD RI adalah melihat ketaatan dan kesesuaian proses penyusunan Raperda, serta melihat pelaksanaan Perda dan menilai dampak dan efektifitas Perda," ujar senator dari Jawa Tengah ini.

Muqowam menambahkan pola kerja dalam pemantauan tersebut dilakukan oleh anggota DPD RI di setiap provinsi dengan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, rapat kerja dengan pemerintah daerah dan/atau DPRD provinsi, kabupaten, dan kota serta melakukan kunjungan kerja.

“Semua temuan tersebut akan dibahas dalam Panitia Urusan Legislasi Daerah atau PULD yang baru dibentuk dan evaluasinya akan dibahas serta dilaporkan di Sidang Paripurna DPD yang kemudian akan dijadikan rekomendasi ke DPR, Pemerintah Pusat, dan/atau pemerintahan daerah,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Muqowam berpesan kepada mahasiswa sebagai agen pembaharu untuk bisa menjadi motor penggerak di masyarakat dalam segala hal.

“Banyak tantangan kedepan yang makin kompleks dalam kehidupan demokrasi dan bernegara,” katanya.

Muqowam juga mengingatkan bahwa Pemilu yang semakin dekat ini, masyarakat khususnya mahasiswa harus punya nilai tawar tinggi dan jangan mudah tergiur iming-iming dalam bentuk ‘money politic’.

“Visi misi calon dan rekam jejak calon menjadi pertimbangan utama, kita harus menjadi pemilih cerdas demi demokrasi kedepan yang lebih baik,” tutup Muqowam. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga