DPN KOMBATAN Apresiasi dan Nilai Reshuffle Jilid Dua Perlu

Ketum DPN KOMBATAN Budi Mulyawan

Jakarta, Akuratnews.com - Setelah sekian lama, akhirnya Presiden Jokowi mereshuffle Kabinetnya. Hal tersebut dilakukan karena sudah sangat mendesak dan menjadi kebutuhan. Selain dua menterinya tersandung dugaan khasus korupsi, juga kuatnya desakan publik atas buruknya kinerja sebagian besar pembatu Presiden tersebut.

Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN) mengapresiasi langkah Reshuffle yang diambil oleh Presiden Jokowi. DPN KOMBATAN melihat hal tersebut sangat lah tepat, terlebih Menteri yang ditunjuk mayoritas memiliki rekam jejak yang baik.

"Dengan modal profesianal para menteri tersebut diharapkan dapat membenahi dan meningkatkan kinerja segenap jajatannya," ujar Budi dalam keterangannya Kamis 24 Desember 2020.

DPN KOMBATAN berharap, setelah ditempuhnya langkah reshuffle, Presiden Jokowi menginstruksikan para pembatunya untuk melakukan reformasi birokrasi, baik system dan struktural nya.

"Hal tersebut sangat penting dilakukan untuk menjawab tantangan, kebutuhan dan sitiasi sosial politik yang sedang dihadapi bangsa ini," imbuhnya.

Dengan menjaga kekuatan politik (koalisi parpol) DPN KOMBATAN melihat keputusan Presiden Jokowi dalam mereshuffle kabinetnya dangatlah tepat dan penuh pertimbangan, mengingat situasi bangsa yang sedang dirundung pandemi Covid 19 serta politik indentitas dengan eskalisi cendrung meningkat, sangatlah wajar bila Presiden Jokowi menunjuk para pembatunya yang baru untuk menjawab persoalan tersebut.

DPN KOMBATAN, memandang langkah yang ditempuh Presiden Jokowi barulah langkah awal, sebab selain menjawab persoalan di atas, Presiden jokowi masih punya "PR" (pekerjaan rumah) yang sangat besar dan wajib diselesaikan.

"Dalam mewujudkan visi misi Presiden Jokowi, dengan komposisi kabinet seperti sekarang, sangatlah sulit untuk diwujudkan, berarti Presiden Jokowi harus melakukan reshuffle jilid dua setelah penanganan persoalan tersebut di atas," ungkapnya.

"Reshuffle jilid dua, layak dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden jokowi dan tanggung jawab politik mengawal suksesi di tahun 2024 demi terjaganya keutuhan NKRI secara damai serta konstitusional," pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga