DPPKB Provinsi Sumut Launching Siak Andaliman GDPK

Medan, Akuratnews.com - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaunching Program Sistem Informasi dan Komunikasi Andalan Lima Tahunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (Siak Andaliman GDPK) Provinsi Sumut di Le Polonia, Jalan Sudirman Medan, Senin (17/12/2018).

Siak Andaliman GDPK merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang proses pelaksanaan penyusunan GDPK di kabupaten/kota, implementasi dari GDPK, dan hasil pencapaian parameter GDPK.

Ketua Panitia Ria Nofida Telaumbanua, dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumut menyampaikan, bahwa launching Siak Andaliman ini dalam rangka membantu kabupaten/kota di Sumut dalam menyusun grand design kependudukan.

“Karena tanpa Grand Design Kependudukan, kita tidak punya arah. Siak Andaliman ini merupakan suatu pedoman agar setiap kabupaten/kota tahu mengerjakan apa untuk membuat penduduk seimbang,” ujarnya.

Ria menyebutkan bahwa Siak Andaliman ini juga bisa dipakai seluruh provinsi yang ada di Indonesia dalam menyusun grand design kependudukanya.

“Selama ini baru Provinsi Sumatera Utara yang menyusun grand design kependudukan se Indonesia,” sebut Ria.

Pantauan Akuratnews.com dilokasi acara, peserta dari pertemuan ini berkisar 150 orang yang berasal dari perwakilan OPD di lingkungan Pemprovsu, BKKBN, Ormas, organisasi keagamaan dan mitra pers, koalisi kependudukan, para kepala dinas pengendalian penduduk dan KB kabupaten/kota di Sumut.

Siak Andaliman GDPK yang dilaunching dirangkai dengan pengukuhan pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara ditandai dengan pemukulan gong oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Pemprovsu, Ibnu Sri Hutomo, mewakili Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.

Ibnu Sri Utomo ketika membacakan sambutan Gubsu Edy Rahmayadi mngatakan, program ini merupakan yang pertama di Indonesia.

"Saya apresiasi inovasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara ini, sehingga memungkinkan pemerintah daerah, gubernur/bupati/ walikota untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan GDPK di provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara,” ujar Ibnu.

GDPK, kata Ibnu, adalah suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka waktu 25 tahun ke depan. GDPK diperlukan oleh karena 3 hal, antara lain arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kependudukan bersifat jangka panjang, pelaksanaan pembangunan kependudukan menjadi lebih terukur oleh karena tersusunnya road map parameter pembangunan kependudukan. Serta sinergisitas dan konektivitas antara pemerintah, pusat dan daerah menjadi utama dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan.

Namun, katanya, keberhasilan penyusunan GDPK di tingkat Provinsi Sumut dan kabupaten/ kota tidak bisa dilepaskan dari peran penting Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yang baru saja dikukuhkan oleh Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Indonesia.

“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Utara atas pendampingannya selama ini dalam proses penyusunan GDPK Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/ kota, sehingga provinsi sumatera utara telah berhasil menyusun GDPK yang diikuti oleh 20 kabupaten/ kota se-Sumatera Utara,” ujar Ibnu.

Penulis:

Baca Juga