DPR dan Pemerintah Harus Perkuat Kemandirian dan Kelembagaan KPU

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay

Jakarta, Akuratnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah diminta dalam merancang Undang-Undang Pemilu harus mampu memperkuat kemandirian dan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Hal itu agar menjadi sebuah kerangka hukum penyelenggaraan pemilu serentak di 2019 mendatang. Kedua hal tersebut merupakan bagian teknis penyelenggaraan pemilu yang penting.

"Kami tidak mau terlibat dalam perdebatan yang bersifat politik seperti sistem pemilu parliamentary threshold (PT) atau ambang batas suara. Karena kami ingin lebih fokus ke hal-hal teknis, di antaranya RUU Pemilu bisa menjamin penguatan kemandirian kelembagaan KPU," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay pada diskusi yang bertema "RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/01/17).

Menurutnya, RUU Pemilu bisa memastikan KPU bekerja secara mandiri. Sehingga konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah tidak perlu bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan KPU.

"Konsultasi seharusnya merupakan inisiatif KPU dan hasilnya bersifat pertimbangan saja, tidak bersifat mengikat. Kalau sewaktu-waktu DPR memanggil kita untuk konsultasi, maka kita pun siap," ujar dia.

Lanjut Hadar, RUU Pemilu juga harus memastikan penguatan kesekretariatan KPU sehingga perlu ditambahkan deputi-deputi di bawah Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu diperlukan penambahan tugas dan wewenang sekretaris jenderal, seperti membantu penyusunan program dan anggaran pemilu, memberikan dukungan teknis dan administrasi, menfasilitasi penyelesiaan sengketa hukum di dalam dan luar pengadilan serta membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal KPU, paparnya.

"Kita juga berharap dalam UU tersebut ada perbaikan usia dari para komisioner sehingga yang menjadi komisioner KPU sudah benar-benar matang," imbau Hadar.

Hadir dalam diskusi di antaranya Ketua Pansus DPR bidang RUU Pemilu Lukman Edy, Wakil Ketua Komisi II Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. (Ahyar)

Penulis:

Baca Juga