DPR : Jokowi Harus Waspadai Investasi Arab Saudi

Jakarta, Akuratnews.com - Rencana kedatangan Raja Saudi yakni Pangeran Salman ,selain memenuhi undangan Jokowi juga berkaitan dengan isu-isu yang masih mengganjal dalam investasi Arab Saudi di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Jubri mengatakan, program Pemerintahan Jokowi di sektor pengilangan minyak, perumahan rumah murah dan parawisata telah menarik minat Arab Saudi untuk berinvestasi, terutama sekali investasi di sektor pengilangan minyak yang selama 10 tahun terakhir ini terabaikan.

Dalam program pembangunan kilang, Jokowi telah menginstruksikan Pertamina untuk segera merevitalisasi dan membangun kilang baru, dan kemudian Pertamina menyerjemahkan-nya dalam road map Grass Root Refinery (GRR) dan Refinery Development Master Plan (RDMP).

Berikut ini adalah investasi yang dibutuhkan untuk RDMP yakni, pertama, RDMP di Balikpapan USD. 4,6 Miliar, Kedua di Cilacap USD. 5 Miliar.

Selain itu, investasi yang dibutuhkan untuk GRR, diantaranya, Bontang dengan nilai investasi, USD. 14 Miliar, dan Wilayah Tuban sebesar USD. 14 Miliar.

Saudi Aramco, NOC atau perusahaan minyak negara Arab Saudi telah dilengserkan posisinya sebagai invenstor di GRR Tuban oleh Rosneft, yakni NOC yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Rusia.

" Karena Pertamina lebih nyaman dengan JV Agreement-nya Rosneft," kata Inas kepada Akuratnews.com - Minggu (29/1/2017).

Sementara itu, Saudi Aramco juga menjadi investor di RDMP Cilacap, dimana JV Agreement-nya sudah ditanda tangani dibulan november 2016 yang lalu tetapi menuai protes dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Pasalnya adalah, dalam JV Agreement tersebut tampak benar bahwa Saudi Aramco memperoleh keuntungan yang lebih besar ketimbang Pertamina.

Dia mengungkapkan, dalam RDMP Cilacap tersebut Saudi Aramco akan membenamkan investasinya sebesar USD. 5 Miliar untuk meningkatkan kapasitas kilang Cilacap dari 350 MBCD menjadi 400 MBCD dimana kemudian komposisi kepemilikan kilang Cilacap berubah menjadi 55 persen Pertamina dan 45 persen, Saudi Aramco, dan dalam JV Agreement diatur bahwa setelah RDMP Cilacap selesai.

"Maka Pertamina harus membeli seluruh produk kilang Cilacap dengan harga IPP (Import Parity Price) atau harga import dengan formula MOPS (Mean Of Platts Singapore) yang tentunya sangat tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia," tegasnya.

Menurut politisi Hanura ini, soal isu tentang GRR Tuban dan RDMP Cilacap tersebut diperkirakan akan menjadi topik utama pembicaraan Pangeran Salman dengan Jokowi.

Bahkan, kata dia,  RDMP Balikpapan dan GRR Bontang juga sexy untuk dibicarakan oleh kedua kepala negara tersebut, asalkan Indonesia tidak menjadi sapi perahan Saudi Arabia. (Agus)

Penulis:

Baca Juga