oleh

DPR Minta Pengawasan Distribusi LPG Diperketat

Jakarta, Akuratnews.com – DPR meminta PT Pertamina (persero) memperbaiki dan memperketat pengawasan dalam penyaluran elpiji (liquefied petroleum gas /LPG).

Alasannya, dalam pendistribusian gas tabung tersebut, DPR menemukan beberapa penyimpangan.

“Masalah LPG, distribusi. Kami menemukan banyak penyimpangan. Tapi kalau kami datang inspeksi tidak ada (temuan),” kata Wakil Ketua Komisi VII Ridwan Hisjam.

Dia mengungkapkan hal ini usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (06/03/2019).

Komisi VII meminta Pertamina harus melakukan membenahi tata usaha elpiji, karena saat ini komoditas tersebut sering dijadikan ajang mencari keuntungan para distributor. Menurutnya, Pertamina harus ikut terjun ke lapangan untuk mengawasinya.

Dia menjelaskan laporan yang diterima Komisi VII, mengenai beberapa penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian elpiji. Salah satunya terkait perizinan suatu badan usaha untuk menjadi distributor.

Agar bisa terdaftar sebagai distributor elpiji Pertamina, mereka harus membayar hingga Rp 1 miliar.

Namun, dia memastikan Direksi Pertamina tidak menerima satu rupiah pun dari uang ini. “Jadi uang itu berputar-putar di para calo-calo izin. hal itu terjadi karena birokrasi,” kata Ridwan.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyebutkan pembahasan RDP dengan Komisi VII.

Rapat ini membuahkan enam kesimpulan, sayangnya dia tidak mau merinci hasil kesimpulan tersebut. “Distribusi BBM LPG normal, ada enam kesimpulan, tapi nanti aja,” ujarnya.

Kementerian ESDM juga memberikan solusi untuk persoalan distribusi dengan pengawasan yang ketat. Terkait banyaknya LPG yang dijual secara eceran di toko online, pengawasannya masih dibahas dengan DPR.

“Justru itu DPR mengingatkan kami lebih meningkatkan pengawasan,” kata Djoko. (Red)

Loading...

Komentar

News Feed