Sengketa Penetapan SK Pensiun

DPR RI Belum Respon Surat Sapari, Ada Apa?

DPR RI. (foto ilustrasi)

Jakarta, Akuratnews.com - Mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB-POM) Surabaya, Drs. Sapari Apt. M.Kes yang “disingkirkan paksa” oleh Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito. MCP berbuntut panjang. Selain menggugat Kepala BPOM, Sapari juga melaporkan kasus ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak cukup sampai disitu, Sengketa SK Pensiun TMT yang jadi pokok perkara gugatan kedua Sapari terhadap Kepala BPOM juga dibawa Sapari ke Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan ke Komisi IX DPR RI.

Melalui surat yang dilayangkan ke DPR RI pada tanggal 5 April 2019, dan khususnya surat untuk Komisi IX DPR RI yang dilayangkan sejak 25 Juli 2019, Sapari mengupas bagaimana keberatan dirinya terkait dengan adanya ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakmartabatan bahkan “penzholiman”, tidak saja terhadap Sapari dan Anak-anaknya, namun juga terhadap isteri Sapari.

"Perkenankan saya menyampaikan keberatan adanya ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakmartabatan bahkan “penzholiman” terhadap diri saya dan anak isteri ini Kepada Yth. Ketua DPR RI khususnya Ketua Komisi IX DPR RI, dimana ditengah penanganan tindak pidana Kosmetika dan Pangan tanpa ijin edar (TIE) yang saya lakukan bersama tim Penyidik PNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya terhadap PT. Natural Spirit (D’Natural) Jl. DR Soetomo No. 75 Surabaya, justru saya mendapatkan perlakuan yang tidak benar dan tidak adil yaitu Pemberhentian/Pencopotan saya sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya oleh Kepala Badan POM tanpa alasan dan dasar yang jelas." tulis Sapari sebagaimana dikutip dari Siaran Pers yang diterima Akuratnews.com, Minggu, (18/8/2019).

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga