DPRD Depok Soroti Pungli PTSL, Angkanya Capai Jutaan Rupiah

DPRD Depok Hamzah saat di kantor DPRD Jalan Boulevard DGC Depok
DPRD Depok Hamzah saat di kantor DPRD Jalan Boulevard DGC Depok

AKURATNEWS - Anggota DPRD Kota Depok fraksi Gerindra Hamzah mulai soroti terjadinya pungutan liar (pungli) pada proses pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di tingkat Kelurahan di Kota Depok.

Hamzah meminta pihak tim saber pungli untuk bertindak tegas terkait pungli PTSL yang nilainya bisa mencapai lebih dari setengah juta rupiah di tingkat Kelurahan.

"Kami belum ketemu saber pungli. Harapanya tim saber pungli turun tangan terkait pungli yg dilakukan oleh oknum-oknum petugas PTSL di tingkat kelurahan karena kasihan warga", kata Hamzah saat dihubungi via pesan singkat, Rabu,(6/10).

Gerindra Hamzah menyebut, pungli itu melibatkan unsur pihak Kelurahan kendati surat tugas petugas PTSL dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Melibatkan, tapi surat tugas petugas PTSL dari BPN", jelasnya.

"Aduan masyarakat saat mengurus sertifikat melalui program PTSL, dipungut biaya. Nilainya mulai dari Rp.600 ribu sampai Rp. 2.5 juta bahkan ada yang mencapai Rp.4 juta,” tambah anggota DPRD Depok fraksi Gerindra itu.

Ironisnya, masih kata Hamzah, meski warga sudah bayar mahal, surat status tanah justru tak kunjung jadi. Bahkan ada yang dari tahun 2018, 2019 dan 2020 masih belum selesai.

Hamzah juga mengatakan pungutan biaya PTSL dari hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) nilainya hanya sebesar Rp.150 ribu.

"Dana itu untuk biaya administrasi, foto copy dan materai", ujarnya.

Dia mengimbau dalam pengurusan PTSL untuk tidak memberatkan warga dengan pungutan tak resmi itu.

"Saya menghimbau agar petugas PTSL untuk tidak memberatkan masyarakat. Jadi harus ada perbaikan di tahun berikutnya" tandas Hamzah.

Penulis:
Editor: Redaksi

Baca Juga