DPRD Kota Kendari Tak Dilibatkan Dalam Pendataan Penerima Sembako

Kendari, Akuratnews.com - Dampak penyebaran virus corona terhadap ekonomi masyarakat sangat dirasakan. Hal tersebut membuat pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mengucurkan bantuan kebutuhan pokok atau sembako ke masyarakat.

Akan tetapi bantuan yang diberikan tersebut, justru memantik ketidak puasan dari anggota DPRD Kota Kendari . Persoalan data penerima, hingga tidak dilibatkannya lembaga tersebut dalam pendataan penerima sembako membuat anggota DPRD mempertanyakan hal itu.

Padahal anggaran DPRD sebesar Rp 63 juta perorang juga ikut menalangi bantuan sembako yang dibagi oleh Pemkot Kendari beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Ir Andi Sulolipu yang dikonfirmasi saat penyaluran bantuan di Kecamatan Kendari Barat mengatakan, DPRD Kota Kendari tidak puas dengan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berupa sembako yang dilakukan oleh Pemkot Kendari.

Pasalnya,saat penyaluran dilakukan, DPRD menemukan adanya data penerima bantuan yang tidak sinkron sehingga ada masyarakat yang seharusnya dapat, namun tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Menurut Andi Sulolipu, selain masyarakat yang tidak terdata sehingga tidak mendapatkan bantuan, masalah lainnya adalah ada beberapa RT yang sudah mendistribusi bantuannya tanpa disaksikan oleh DPRD Kota Kendari.

"Sebagian anggaran ini juga dari DPRD kota Kendari , perjalanan dinas dan Bintek kami dialihkan untuk bantuan sembako. Untuk apa kami turun kalau tidak kami saksikan,"ungkapnya.

Terkait temuan yang didapatkan oleh DPRD Kota Kendari itu ungkap Politisi asal PDIP ini, pihaknya akan membawa masalah tersebut ke DPRD Kota Kendari untuk dibahas.

"Kami akan membahasnya dengan Pemkot Kendari dan menunjukan bahwa data ini tidak benar. Kami tidak inginkan, ada yang sudah terima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dapat BLT atau bantuan dobel tapi dapat bantuan sembako lagi. Tapi kalau ada masyarakat yang tidak terdata disitu, masa mereka mereka melihat tetangganya dapat dua kali dan mereka satu kali saja," ungkapnya.

Masalah pendataan tersebut ungkapnya bukan berada di kelurahan, namun di Pemkot Kendari. Harusnya dalam pendataan, Pemkot tahu bahwa DPRD adalah lembaga politik, dan memiliki konstituen di masyarakat.

"Wajib dong kalau kami memberikan data itu, dan data itu tidak boleh diabaikan kecuali dia bukan warga setempat,"ungkapnya.

Akibat merasa tidak dilibatkan oleh Pemkot Kendari, DPRD Kota Kendari merasa keberatan .

"Jadi uang kami Rp 63 juta perorang dikalikan dengan 35 orang anggota DPRD Kota Kendari , tapi kami kok tidak dilibatkan. Jangan sampai Pemkot berpikir itu uang mereka semua,"ungkap Andi Sululipu yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kota Kendari tersebut.

DPRD berharap, pada minggu pertama masyarakat yang terdampak Covid -19 dibantu oleh Pemkot Kendari, minggu ke dua dibantu oleh DPRD Kota Kendari begitu selanjutnya hingga berjalan satu bulan.

" Dalam pendataan kami tidak dilibatkan padahal disitu ada uang kami. Ini seharusnya dibuka dipublik,"tutupnya.

Penulis: Nazarudin

Baca Juga