Opini

DPRD Matim dan Logika “Latius Hos”

Foto, Alfred Tuname Penulis Buku “le politique” (2018). Dokumen Pribadi.
Foto, Alfred Tuname Penulis Buku “le politique” (2018). Dokumen Pribadi.

Akuratnews.com - Publik Manggarai Timur (Matim) tentu masih ingat sebuah foto anggota dewan Matim Bernadus Nuel (dengan pakaian formal) yang ikut menyiram aspal panas saat meninjau proyek konstruksi jalan. Foto itu kemudian viral dan diikuti berbagai komentar. Viral, karena aksi seperti itu sangat jarang terjadi. Ada variasi komentar, sebab publik ingin menebak konteks atas aksi itu.

Sebut saja aksi Wakil Ketua DPRD Matim itu sebagai sepontanitas. Ia ingin sekadar membantu atau ingin mengetahui kelelahan kecil saat mengerjakan lapen secara manual, tanpa alat berat. Tak ada salahnya juga, sejauh itu tidak mengacaukan teknis pengerjaaan, dan itu tidak mengurangi fungsinya sebagai Anggota Dewan. Toh, itu bukan soal gensi tetapi perihal kurositas.

Begitu juga halnya dengan reses DPRD, ada motivasi korusitas. Bahwa setiap anggota DPRD ingin tahu persoalan konstituennya. Aspirasi terserap dari proses reses itu. Persoalan yang di masyarakat tidak bisa diperoleh hanya atas dugaan, tetapi harus ada aduan dari akar rumput. Itu reses yang riil-partsipatoris.

Reses itu dilakukan di luar masa sidang. Ada anggarannya. Regulasi dan perarutan mengatur secara detail soal semua itu. Ada Undang-Undang, ada Permen, ada Surat Keputusan juga. Perintah Undang-Undangnya (UU No. 23 Tahun 2014) juga sudah jelas: anggota DPRD wajib menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Salah satu kunjungan kerja itu adalah reses.

Kunjungan kerja lain adalah secara langsung mengawasi proyek-proyek konstruksi. Aspirasi dan laporan masyarakat (via media) tentang pengerjaan proyek langsung di-crosscheck. Tujuannya, memastikan laporan tersebut sesuai fakta atau fiktif (akal-akalan, persoalan kecil dibesar-besarkan). Laporan dari warga masyarakat biasanya benar dan sesuai fakta. Laporan bisa saja hanya akal-akalan, dengan dugaan karena ada motif persaingan antara kontraktor, motif politik, motif nepotisme (:soal pekerja, soal “setoran”, soal “uang lelah”, “uang tinta”, “persenan”, dan lain-lain). Jadi fungsi crosscheck adalah mendalami semua laporan proyek konstruksi secara teknis dan non-teknis.

Kunjungan kerja pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD mestinya ditakar dalam skop teknis dan non-teknis tersebut. Karena mereka adalah orang politik, maka cakrawala pengawasan pun dibuka secara lebih luas. Itulah yang mesti dibaca oleh publik untuk mendalami arus kebijakan politik atas proses pembangunan daerah.

Karena itulah celetuk anggota DPRD Matim Siprianus Habur perihal laporan proyek jalan di Kecamatan Lamba Leda (seperti yang diberikatan beberapa media daring), perlu dilihat dalam kaca mata pengawasan yang menyeluruh. Ketika (kebetulan) yang dilihat (fakta) tidak sesuai dengan laporan atau pengaduan, itu berarti di titik itu pengerjaan jalan masih on the track. Toh, ia tidak menilai itu dari balik meja, tetapi ia melihatnya secara langsung.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Alfred Tuname

Baca Juga