oleh

Dubes Uni Eropa Kunjungi DPP PPP, Ini Yang Dibahas

Jakarta, Akuratnews.com – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, DPP PPP kedatangan 21 Duta Besar (Dubes) Uni Eropa dari berbagai negara. Diantaranya, Perancis, Jerman, Italia.

“Mereka tiga negara dengan jumlah tingkat perdagangan paling tinggi dengan Indonesia, dan ada tiga hal yang kami bicarakan,” ujar Romy di kantor DPP PPP, Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).

Pertama, terkait dengan isu politik jelang Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Romy menuturkan, isu stabilitas politik terutama politik identitas menjadi konsen mereka. Lanjut Romy, ini berkaitan dengan seruan dari salah satu pihak, dimana politik identitas tersebut akan kembali marak di Pemilu 2019.

“Tadi saya sampaikan, saya jamin penggunaan politik identitas tidak akan se-semarak pada tahun 2014,” tukasnya.

Meskipun tidak bisa memastikan, Romy percaya politik identitas akan bisa berkurang. Karena menurut dia, Cawapres Pak Jokowi, Kyai Ma’ruf Amin salah satu yang menjamin politik identitas tidak banyak digunakan.

“Dan saya pastikan bahwa Kyai Ma’ruf adalah ulama yang sangat dihormati di Indonesia. Maka penggunaan politik identitas menjadi mentah kepada pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin,” tegasnya.

Kemudian pembahasan kedua terkait dengan isu terhadap kinerja asing. Menurut mereka, isu anti tenaga kerja asing (TKA) dapat berakibat menurunnya ketertarikan pebisnis Uni Eropa yang akan menanamkan modal di Indonesia.

“Karena kecenderungan Foreign Direct Investment (FDI) dari Eropa ke Indonesia sejak 2015 melemah,” tutur Romy.

“Saya sampaikan bahwa pada prinsipnya isu tenaga kerja asing ini adalah semata-mata politikal isu. Kita hanya ada 78 ribu tenaga kerja asing kalau dibandingkan dengan jumlah TKI Indonesia. Di Taiwan bisa 250 ribu, di Malaysia 14 juta. Jumlahnya sangat signifikan dibandingkan penduduk mereka. Jadi kalaupun muncul, sangat tidak signifikan dibanding 2014,” sambung dia.

Selain itu, Romy juga menegaskan bahwa TKA masih akan disambut di Indonesia. Karena memang Indonesia membutuhkan sumbangan experties atau gagasan dari TKA.

“Penolakan terhadap TKA itu lebih kepada penolakan unskilled workers (pekerja tidak terampil). Ini kita sampaikan pada Dubes itu, sehingga mereka bisa memahami,” kata Romy.

Selanjutnya yang ketiga, Dubes tersebut menanyakan tentang penggunaan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah dalam kandungan Biodiesel. Dimana sesuai pleno mereka akan diperpanjang sampai 2030.

“Saya minta kepada mereka, bahwa ini bukan hanya sekedar pelarangan ekspor CPO Indonesia, tapi juga merupakan satu pemahaman Indonesia untuk memperbaiki penanaman sawitnya agar lebih lestari dan sesuai dengan kaidah-kaidah,” imbuhnya. (Rhm)

Komentar

News Feed