Dugaan Adanya Sabotase PLN Atas PLTSA Bisa Gagalkan Target Energi Terbarukan Pemerintah

AKURATNEWS - Perusahaan Listrik Negara (PLN) diduga melakukan sabotase terhadap target pemerintah yang mencanangkan energi terbarukan mencapai 23 persen pada 2025.

Dugaan sabotase itu menurut Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa terlihat dari sikap PLN yang tak mematuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 perihal pemanfaatan PLTS Atap di Indonesia.

“Yang dilakukan PLN adalah pembangkangan terhadap regulasi dan berpotensi menggagalkan agenda transisi energi yang dicanangkan Presiden dan berdampak pada potensi investasi,” kata Fabby, Senin (11/4/2022).

“Target penurunan emisi GRK Indonesia juga bisa gagal tercapai gara-gara target ET tidak tercapai,” timpalnya.

Fabby mengemukakan, saat ini laporan yang diterima AESI terkait keluhan atas terhambatnya izin diberikan PLN mengenai pemanfaatan PLTS Atap di berbagai daerah semakin meluas.

“Malah meluas (laporan yang diterima AESI). Saat ini PLN tidak mau menjalankan ketentuan Permen ESDM No. 26/2021 dan membatasi kapasitas PLTS atap hanya 10-15% dari kapasitas listrik terpasang industri,” beber Fabby.

Pemerintah dikatakannya telah menetapkan PLTS Atap dengan target 3.6 GW pada 2025 sebagai Program Strategis Nasional (PSN) sesuai Permenko Perekonomian No. 7/2021. PSN ini dimaksudkan untuk mencapai target ET 23% di 2025 yang dicanangkan oleh PP No. 79/2014 dan Perpres No. 22/2017.

“PLTS Atap Commercial & Industry itu salah satu kontributor utama. Jadi kalau PLTS atap dihambat, target energi terbarukan yang dicanangkan Jokowi bisa gagal tercapai karena disabotase PLN,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fabby juga menyoroti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai salah institusi yang turut menghambat pengembangan energi terbarukan.

“Apa yg dilakukan? Kemenkeu tetap memberikan subsidi energi fosil kepada PLN lewat kebijakan harga DMO Batubara. Yang kedua, menahan harga listrik tidak sesuai keekonomiannya. Ketiga, PT SMI tidak bisa memberikan concessional finance yang diperlukan oleh pengembang ET di Indonesia,” ungkap Fabby.

Lebih jauh Fabby mengingatkan pemerintah dapat kehilangan kredibilitas di mata publik bila membiarkan PLN tak mematuhi Peraturan Menteri 26/2021. Pembangkangan PLN juga akan berimbas investor tidak lagi percaya pada program dan target pemerintah. “Efek dominonya, investasi di Indonesia akan suram karena sukar mendapatkan energi terbarukan,” imbuhnya.

Dalam surat edaran internal PLN yang beredar, General Manager PLN, M Irwansyah Putra menyebutkan Permen no 26 tahun 2021 belum mengatur secara detail aspek teknis. Untuk memastikan implementasi Permen 26 ini tidak berdampak buruk terhadap Sistem (mutu layanan, efisiensi maupun keselamatan) dan agar potensi naiknya biaya (AI/AO) termitigasi dengan baik, saat ini PLN disebutnya sedang melakukan upaya harmonisasi dengan beberapa kementerian, terkait kajian aspek teknis, finansial maupun aspek keselamatan ketenagalistrikan.

Strategi layanan terhadap permohonan untuk PLTS Atap yang berlaku saat ini dikatakan Irwansyah secara umum kapasitasnya dibatasi antara 10-15% dari daya tersambung.

“Untuk pelanggan dengan daya besar (TM&TT) agar dilakukan evaluasi lebih detail, khususnya kajian perngaruh teknis terhadap sistem,” bunyi surat internal tersebut.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga