Dugaan Markup Dana Damkar Ditaksir Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Kuasa hukum Sandi Butar Butar, yakni Razman Arief Nasution saat hadirkan wartawan di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4).

Akuratnews.com- Dugaan markup anggaran dana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok ditaksir mampu timbulkan kerugian negara senilai Rp.1 miliar. Dugaan korupsi itu juga terjadi sejak 2018 lalu.

Hal itu muncul melalui hasil simulasi perhitungan angka dari pihak Sandi dan diungkap pada wartawan di kantor kuasa hukum Sandi Butar Butar, yakni Razman Arief Nasution di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4).

"Hampir Rp 1 miliar kerugian negara. Sudah kami hitung tadi, kurang-lebih Rp 1 miliar kerugian negara," ujar Razman di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4).

Razman menjelaskan simulasi penghitungannya, khususnya soal dugaan korupsi pengadaan sepatu personel damkar. Menurutnya, markup untuk sepasang sepatu mencapai Rp 500 ribu.

Menurut Razman, adanya dugaan markup harga sepatu dan pakaian dinas lapangan ( PDL) setelah saat itu dicroscek dari pagu anggaran Rp.850 ribu.

Sedang kata Razman, sepatu standart yang digunakan Sandi itu harganya saat itu hanya tak sampai setengah dari harga pagu anggaran yang setelah dicek harganya Rp 400-300 ribu.

"Jadi satu pasang sepatu, bisa diduga di-markup Rp.500 ribu per satu sepatu. Dikali 150 karyawan Damkar di tahun 2018, 2019 lalu", ungkapnya.

Tak hanya itu, Razman mengklaim memiliki bukti rekaman terkait pengakuan markup anggaran Damkar Depok. Bukti tersebut diberikan kliennya, Sandi.

"Pengakuan rekaman. Ada rekaman yang disimpan Sandi dan itu sudah dikirim ke kita. Sudah kita simpan. Bendahara bidang keuangan mereka sudah mengakui bahwa ada pemotongan dan markup anggaran," beber Razman.

Dia menegaskan bahwa ini jilid dua yang harus dituntaskan sampai pada pemeriksaan Wali Kota. Sandi juga belum perlu dimintai keterangan oleh pihak inspektorat kecuali didampingi pengacaranya.

"Ini bisa jadi pintu masuk kepada Polisi, Jaksa, KPK untuk usut kasus yang terjadi dipenggunaan dana Covid-19 di tiap kota kabupaten yang ada di Indonesia", paparnya.

Diberitakan, terkait dugaan markup anggaran di Damkar, sejumlah pejabat terkait telah dipanggil pihak Polrestro maupun Kejaksaan Negeri Depok.

Terdapat belasan nama yang telah dipanggil pihak aparat hukum di Depok mulai dari Kepala Kantor Damkar Depok Gandara Budiana hingga posisi Kepala Bidang dan Komandan Regu (Danru) bertugas di lapangan.

Penulis:

Baca Juga