Dugaan Pengaturan Lelang di Kemensos Bikin Geram, MTJ Protes ke Mensos

Sekretaris Umum Masyarakat Transparansi Jakarta, Khaidar Ali dan Surat yang dilayangkan ke Menteri Sosial terkait dugaan pengaturan lelang pada proyek tender. (Foto dok. Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Masyarakat Transparansi Jakarta (MTJ) melakukan protes keras terhadap Kementerian Sosial terkait dengan tata cara pelaksanaan lelang yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui LPSE-Kemenkue dengan Kode tender 27558011. Dugaan adanya pengaturan lelang dengan pemenang lelang yang itu-itu saja menguat dan membuat geram MTJ.

Sekretaris Umum MTJ, Khaidar Ali menegaskan ada 5 poin protes MTJ terkait proses tender dengan nomor kode 27558011 tentang Pengadaan Toolkit Pendukung Diklat e-Learning yang telah diumumkan tanggal 10 September 2019 melalui media sosial LPSE Kemenkeu.

5 poin yang menjadi dasar protes MTJ adalah:

1. Merusak citra Lembaga Kementerian Sosial yang selama ini telah dibangun oleh Menteri Sosial, akibat kepentingan Panitia atau Pokja Lelang tersebut.

2 Melanggar prinsip Pengematan Keuangan Negara dengan menentukan pemenang dengan harga tinggi tanpa syarat dan klarifikasi yang diduga serampangan.

3. Dugaan Pengaturan lelang sejak awal,dengan mengabaikan keunggulan komperatif terhadap kemampuan tehnologi di masing-masing Peserta,dengan mengabaikan peserta yang mempunyai tehnologi tinggi yang bertaraf internasional dengan harga murah dan terjangkau.

4. PT Pemenang adalah Perusahaan yang setiap tahun menjadi pemenang pengadaan di lingkungan Kemensos (pemenangnya PT yang sama di tiap tahun lelang) hal ini pelanggaran terhadap prinsip UU n0.5 tahun 1999 tentang Monopoli dan persaingan usaha.

5. Dugaan Korupsi dan gratifikasi terhadap ASN.

Tak tanggung-tanggung, menurut Khaidar Ali, pihaknya telah melayangkan surat protes langsung ke Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita. MTJ berharap agar para pejabat atau ASN yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan lelang tersebut mendapatkan sanksi yang sepadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam surat ke Mentero Sosial, MTJ juga memberikan bukti-bukti terkait dengan dugaan pengaturan lelang, dalam hal ini bukti pertemuan dengan rekanan di beberapa tempat menjelang pelaksanaan lelang, terlampir.

"Perlu kami sampaikan Bahwa dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi damai ke KPPU, KPK dan Kemensos Rl dalam rangka transparasi informasi kelembagaan Negara." ujar Khaidar Ali dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (11/9/2019). Rencananya, aksi ke KPPU, KPK dan Kemensos akan digelar pada Senin 16 September 2019.

Namun begitu sejauh ini belum ada pernyataan resmi Kementerian Sosial terkait dengan munculnya dugaan pengaturan lelang yang dituding oleh Masyarakat Transparansi Jakarta ini. Hingga berita dirilis, Humas Kemensos belum dapat dikonfirmasi. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga