Dugaan Penyelewengan Dana BOS Madrasah Patut Dilaporkan ke Ranah Hukum

Jakarta, Akuratnews.com - Inisiatif pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Agama dan jajarannya diduga kerap dilakukan tanpa ada persetujuan dari Komisi VIII DPR.

Mulai dari pemangkasan dana BOS per siswa madrasah Rp100 ribu hingga penyelewengan dana BOS diduga digunakan untuk rapat Kakanwil Jabar semasa dijabat Buchori di 2018-2019.

Anggota Komisi VIII DPR, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, penggunaan dana BOS tidak boleh dipangkas atau dipotong.

"Sejak awal, Komisi VIII sepakat dengan Kementerian Agama, dana BOS tidak boleh diganggu gugat. Artinya tidak boleh ada pemangkasan atau pemotongan. Dan masalah pemangkasan dana Rp100 ribu per siswa oleh Menteri Agama sudah clear," terangnya kepada wartawan via pesan WhatsApp-nya, Rabu (16/9).

Pria yang akrab disapa Kang Ace ini juga menyebut ada yang salah dari penggunaan dana BOS yang diduga digunakan Kepala Madrasah (Kamad) atau Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk keperluan rapat dengan mantan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, Buchori (Kakanwil).

"Dana BOS tidak boleh digunakan untuk keperluan internal, seperti rapat," ujar Kang Ace.

Terkait dugaan penyelewengan dana BOS yang diduga digunakan Kepala Madrasah (Kamad) atau Kelompok Kerja Madrasah (KKM) masa kepemimpinan Kakanwil Buchori, saat ini sanski administrasi dikenakan pada Buchori serta dijatuhkan hukuman non job oleh Kementerian Agama dan diangkat kembali sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah.

Plt Sekjen Kemenag RI, Nizar sudah menyatakan, dugaan penyelewengan dana BOS bukan kesalahan Buchori saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat periode 2018-2019.

Buchori dinilai hanya lalai melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Kelompok Kerja Madrsah (KKM).

"Pak Buchori tidak terbukti melakukan penyelewengan dana BOS dan sudah clear, karena dana BOS yang bertanggung jawab adalah Kepala Madrasah, Buchori hanya lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kelompok kerja madrasah. Dan Pak Buchory sudah dikenakan sanksi jabatan," jelas Nizar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, inisiatif diluar kesepakatan yang dilakukan antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama seperti sudah menjadi tradisi di lingkungan Kementerian Agama.

"Iya seperti jadi tradisi. Seharusnya dalam pergeseran program itu, Kementerian Agama harus membicarakan pada Komisi VIII DPR," terang pria yang biasa disapa Uchok ini pada media, Kamis (17/9).

Lanjut Uchok lagi, dalam mengatasi masalah tersebut, seperti kasus pemangkasan dana BOS Rp100 ribu per siswa madrasah seharusnya tidak sebatas selesai di DPR saja, namun, harus dilaporkan ke ranah hukum.

Begitu juga dengan dugaan kasus penyelewengan dana BOS yang diduga dilakulan Buchori di tahun 2018-2019 dan tidak diselesaikan di internal Kementerian Agama saja.

"Masalah pemotongan Rp100 ribu per siswa madrasah oleh Menteri Agama seharusnya tidak hanya jadi pembicaraan di DPR saja. DPR harus melaporkaan ke ranah hukum dan membawanya ke KPK. Begitu juga dengan dugaan penyelewengan dana BOS masa Pak Buchori di tahun 2019, jangan diselesaikan di internal Kementerian Agama yang hanya mendapat sanksi administratif, sangat ringan," tutup Uchok.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga