Dukung Infrastruktur Jokowi, Rosyid Arsyad: Jangan Jadi Ladang Korupsi dan Kepentingan Parpol

Infrastruktur Jokowi. (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di acara Visi Indonesia yang berlokasi di Venue Indoor SICC Sentul Bogor, menyebut akan kembali melakukan pembangunan terhadap infrastruktur yang merata di seluruh daerah, yang tersambung antara kawasan ekonomi dengan kawasan ekonomi lainnya.

Menanggapi keinginan Jokowi, organ Komite Pedagang Pasar (KPP) relawan militan Jokowi, mengatakan sangat setuju dengan rencana besar Jokowi dengan kelanjutan pembangunan infrastruktur, sebab diklaim akan terjadi pemerataan secara luas bagi ekonomi kerakyatan, termasuk tumbuhnya wirausaha baru yang saling menunjang.

Selain itu juga pembangunan infrastruktur memudahkan akses distribusi pengiriman barang pedagang dan hasil panen petani serta industri lainnya.

"Jika pembangunan infrastruktur berakibat majunya usaha di seluruh wilayah kawasan industri, permukiman, wisata, pertokoan, mall, pasar dan menjamurnya usaha rumahan, perlu juga di perhatikan akses permodalan, agar semakin meningkat taraf ekonomi rakyat yang berwirausaha". kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu malam (17/7/2019).

Rosyid meyakini Industri rumahan akan berkembang dan menjamur dengan adanya keberlanjutan pemerataan pembangunan infrastruktur, di tambah tidak sulitnya perizinan bagi para wirausaha.

"Pak Jokowi berani mencopot pejabat dan membubarkan lembaga atau instansi pemerintah yang mempersulit perizinan dan yang menghambat masuknya investasi, sehingga sumber daya Manusia (SDM) di masyarakat akan tercipta kualitasnya menjadi produktif dan unggul diberbagai sektor baik pekerja, pengusaha dan yang lainnya," Klaimnya.

Namun begitu, Rosyid juga mengingatkan perlu adanya pengawasan, terhadap pembangunan infrastruktur dan perizinan. Sebab pembangunan infrastruktur dan lembaga instansi pemerintah yang berkaitan dengan perizininan, dinilainya sangat mudah dijadikan ladang korupsi oleh pejabat. Rosyid menegaskan agar pembangunan infrastruktur tidak dijadikan sebagai ladang korupsi.

"Cara pengawasannya seperti apa, walau melibatkan lembaga instansi yang bertugas mengawasi, jangan sampai ada celah kongkalikong korupsi bersama sama dan jangan sampai dijadikan peluang kepentingan politik, jadi harus ada lembaga pemantau kinerja ASN Pemerintah dan BUMN". tutupnya.

Penulis: Ahmad Ahyar
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga