Jakarta, Akuratnews – Proses digitalisasi terjadi dalam berbagai lini industri, tidak terkecuali dalam industri halal dan syariah. Big Data hingga blockchain telah dimanfaatkan dalam industri halal di beberapa negara.
Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) mengatakan dengan diakuinya sertifikat halal Indonesia di berbagai negara dunia yang berlaku secara resiprokal, telah memberikan peluang peningkatan ekspor makanan halal Indonesia ke negara lain.
“Meskipun juga dapat memiliki implikasi lebih mudahnya produk makanan halal impor dari negara lain masuk ke Indonesia,” ujar Sugeng dalam seminar “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Pemanfaatan Teknologi Digital demi Kemaslahatan yang Merata dan Berkesinambungan, di ISEF 2018, (12/12).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, tuturnya, maka sektor industri makanan halal Indonesia harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing produk makanan halal Indonesia.
“Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan suatu rantai nilai yang dinamis, atau dynamic halal value chain, berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi yang selanjutnya meningkatkan daya saing produk makanan halal Indonesia,” jelasnya.
Dia menjabarkan bahwa proses digitalisasi menyebabkan pemilihan unit dalam halal value chain menjadi lebih dinamis dengan mempermudah proses inventarisasi dan verifikasi jaminan aspek kehalalan suatu produk barang maupun jasa.
Dia mencontohkan Uni Emirat Arab telah sangat maju dengan memanfaatkan teknologi blockchain yang memungkinkan proses verifikasi produk makanan halal menjadi sangat cepat dan terandalkan kualitas dan sumber asal produknya.
Blockchain adalah sistem pencatatan atau database yang tersebar luas di jaringan, atau disebut juga dengan istilah distributed ledger. Teknologi blockchain digunakan oleh berbagai crytocurrency termasuk bitcoin.
Sementara Thailand, yang mencanangkan visinya untuk menjadi dapur halal dunia, telah memanfaatkan teknologi big data untuk mempercepat proses verifikasi produk makanan halalnya.
“Indonesia harus turut bergerak cepat, memanfaatkan sumber daya dan teknologi inovasi yang harus kita optimalkan,” ujarnya.
Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, industri halal Indonesia ternyata masih kalah dibandingkan negara-negara lain, seperti Australia, Thailand, dan China.
Padahal, ada lebih dari 30 produk halal yang diperlukan seorang muslim.”Australia pengekspor daging halal terbesar dunia, Thailand pengekspor makanan halal terbesar. Makanya kita berseloroh masa kita harus impor bumbu rawon dari Thailand?” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2018 di Surabaya, Jawa Timur, 11-15 Desember.
Ia juga menyebut sektor fesyen muslim sebagai salah satu bidang yang sangat prospektif.”Sekarang China pengekspor halal garment atau pakaian ke seluruh dunia. Masa tidak bisa diproduksi binaan UMKM [Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah]?” ujar Perry. “Padahal, kita punya desainer-desainer pakaian muslimah yang jago-jago, kosmetik yang halal.”
Oleh karena itu, menurut Perry, sertifikais halal menjadi sangat penting dalam konteks persaingan antarnegara.
“Nah, kalau China buat, kita enggak, orang akan melihatnya yang [punya] sertifikasi halal. Kita belum secara kuat mengembangkan sertifikasi halal,” kata Perry. (LH)