Reshuffle Kabinet Kerja Periode 2

Eks Kepala BB-POM Surabaya Minta Jokowi Ganti Pimpinan Lembaga Negara yang Lawan Hukum

Sapari saat mendaftar sebagai Calon Pemimpin KPK.. (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan me-reshuffle Kabinet Kerja pasca hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Selain menteri, Presiden juga dikabarkan akan mereshuffle jajaran pimpinan lembaga negara atau kepala badan negara. Meski belum diketahui kapan tanggal pastinya, namun sejumlah respon mulai muncul menanggapi reshuffle tersebut.

Merespon Kabinet kerja sebelumnya yang menyoal kinerja Menteri dan pemimpin lembaga atau badan negara yang dianggap tidak berprestasi, terindikasi korupsi atau patut diduga terlibat dalam berbagai kasus yang dapat merusak kredibilitas dan merugikan pemerintah.

Salah satu yang menyoroti reshuffle kabinet itu adalah Mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB-POM) Surabaya, Drs. Sapari. Apt. M.Kes.

Kepada redaksi, Sapari mengatakan setelah lebaran ini adalah momentum baik bagi Presiden Jokowi untuk menjaga nama baik dan citra baik yang dimiliki pemerintahannya. Penentuan nama-nama calon menteri ataupun kepala lembaga dan badan negara harus yang berintegrasi baik dan tidak memasukan sosok atau calon pejabat yang hanya memanfaatkan jabatannya dan atau yang tersangkut masalah hukum.

Secara khusus Sapari menyoroti kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu lembaga di Indonesia yang membantu pemerintahan Jokowi. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Bertanggungjawab kepada Presiden dan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 tahun 2003.

Menurut dia, ada kinerja di BPOM di bawah pimpinan Dr. Ir. RR. Peni Kusumastuti Lukito MCP, patut diduga tidak menjalankan misi dan visi Presiden Jokowi dan menciderai pemerintahan Jokowi saat ini.

Sapari mengungkapkan, sewaktu masih menjabat sebagai Kepala BB POM Surabaya, pria yang pernah menjadi kepala BB POM terbaik tahun 2018 ini tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala BPOM, Peni K. Lukito. Menurut Sapari, pemberhentian dirinya terkait dengan penggerebekan pabrik Obat ilegal (tanpa Izin) yang dilakukan Sapari.

Diduga tidak senang dengan penggerebekan pabrik Obat ilegal yang ternyata dibekingi Oknum relawan Jokowi, Sapari kemudian diberhentikan oleh Kepala BPOM tanpa dasar dan alasan yang jelas. Sapari kemudian menggugat Surat Keputusan pemberhentiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan registrasi perkara Nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT, yang diputus tanggal 8 Mei 2019.

Sapari berhasil memenangkan gugatan setelah majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan Sapari dengan 5 keputusan mutlak, yakni:

(1). Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(2). Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes NIP. 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV-b) dari Ka BBPOM di Surabaya;

(3). Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP 05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes, NIP 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina TK.I (IV-b) dari Ka BBPOM di Surabaya;

(4). Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;

(5). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun anehnya, sehari setelah putusan PTUN Jakarta tersebut, tepatnya tanggal 9 Mei 2019 pukul 14:08 wib Drs. Sapari, Apt., M.Kes menerima Surat Keputusan (SK) Kepala Badan POM Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 Tentang Pensiun, yang ternyata Pensiun TMT tanggal 1 Oktober 2018 ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 oleh Ka BPOM Dr. Ir. RR. Peni Kusumastuti Lukito, MCP.

Sapari melaporkan langsung ke Presiden Jokowi terkait keberatan dan banding administrasi penerbitan SK Pensiun yang ditetapkan Kepala BPOM atas dirinya.

Sementara itu, dari kabar yang beredar, Kepala BPOM yang kalah dalam gugatan Sapari, kemudian mengajukan banding dan Perkara ini masih berjalan di PTUN Jakarta. Dalam hal ini, kemenangan gugatan Sapari masih belum final atau belum berkekuatan hukum tetap.

Namun mirisnya, menurut Sapari, sudah 8 bulan Sapari belum menerima gaji yang menjadi “hak”-nya sehingga tidak bisa menafkahi anak isteri. Sapari menduga, apa yang dilakukan kepala BPOM adalah bentuk pelanggaran hukum.

“Patut diduga, Kepala BPOM telah melanggar hukum,” ujar Sapari kepada sejumlah wartawan di kawasan Istana Negara.

Secara blak-blakan, Sapari menyebut Kepala Badan POM RI, Dr. Ir. RR. Peni Kusumastuti Lukito MCP tak menjalankan misi dan visi Presiden Jokowi dan mencederai pemerintahan sekarang. “Setelah lebaran ini, adalah momentum baik, untuk Presiden Jokowi menjaga nama baik dan mempertahankan citra baik yang dimiliki. Jangan sampai, para sekelilingnya memiliki citra buruk dan tersangkut masalah hukum,” tutur Sapari.

Diketahui, sejak bulan November 2018 sampai sekarang akhir bulan Mei 2019, Sapari belum juga menerima gaji. Oleh karena itu, Sapari berharap untuk susunan kabiner kerja Jokowi yang baru, kabinetnya tidak direcoki orang-orang yang bertindak di luar koridor hukum.

“Presiden Jokowi orang baik, semoga kinerjanya tidak direcoki dengan orang-orang yang ‘semau gue’ bertindak yang lari dari koridor hukum,” tandasnya.

Bagaimana penjelasan Kepala BPOM menanggapi pernyataan Sapari?

Sayangnya, ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala BPOM, Peni K Lukito, saat dijumpai wartawan di Istana Negara bersama suami dan anak-anaknya saat silaturahmi lebaran ke Jokowi, tak menjawab. Peni K Lukito bergegas pergi seraya menggandeng anak-anaknya. *

Penulis:

Baca Juga