Korupsi Pemotongan Dana Insentif

Eks Plt Kepala BPPKAD Pemkab Gresik Muchtar Dituntut 5 Tahun

Terdakwa Plt BPPKAD Pemkab Gresik Muchtar saat di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sidoarjo, Akuratnews.com - Mantan Plt Kepala BPPKAD Pemkab Gresik Muchtar kembali disidangkan pada hari Kamis (15/8/2019). Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gresik itu digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Dalam pembacaan tuntutan yang dibacakan secara bergantian tersebut menyatakan, terdakwa Muchtar Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik akhirnya dituntut 5 tahun oleh Jaksa Kejari Gresik.

Tidak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp. 1 milyar dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan.

Terdakwa dalam tuntutan jaksa juga di haruskan membayar uang pengganti sebesar 2,1 milyar. Uang pengganti tersebut diberikan 1 bulan sejak putusan ingkrach, jika tidak mampu membayar maka asetnya akan disita dan dilelang dan jika tidak ada aset maka terdakwa akan dipidana selama 2 tahun.

Sebelum membacakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Dwi Subianto menyerahkan barang bukti pengembalian uang yang berasal dari eksternal yakni, pejabat dikalangan Pemkab Gresik (asisten 1,2,3, Kabag hukum, Kasubag hukum, kepala BKD), ajudan wakil bupati dan bupati Gresik, melalui istri terdakwa. Total uang pengembalian sekitar 167 juta. Uang tersebut dalam tuntutan jaksa akan dikembalikan ke kas negara.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemotongan dana insentif para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik sejak triwulan pertama tahun 2018 sampai triwulan ke empat. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, UU RI No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menuntut terdakwa M Mukhtar dengan hukuman selama 5 Tahun Penjara, dan membayar denda sebesar Rp 1 Miliar subsider 6 bulan kurungan,” ucap, JPU Andri Dwi Subianto saat dikutip akuratnews.

Dalam tuntutan juga diuraikan, Modusnya terdakwa memberikan memo kepada para kepala bidang dan pegawai dimana dalam memo tersebut sudah disebutkan besaran presentasi potongan insentif pada semua pegawai BPPKAD.

"Kepala bidang dan kasubag diberikan slip penarikan dan besarannya sudah ditulis. Uang hasil pemotongan itu diserahkan pada kabid dan kasubag lalu disetorkan ke terdakwa,”terangnya.

Tuntutan yang dibacakan secara bergantian oleh jaksa Andri Dwi Subianto, Alfian ini mengungkapkan fakta bahwa hasil pemotongan dana insentif tersebut digunakan untuk keperluan internal dan eksternal. Keperluan eksternal dibagikan kepada Asisten I, II dan III, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Kabag Hukum, kasubag Hukum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan membayar hutang kepada pak Cik yaitu almarhum Ketua DPRD Gresik. Sementara peruntukan keperluan internal, digunakan untuk membayar Pekerja Harian Lepas (PHL), honorer dan wisata ke Bali.

Selain itu, dalam berkas tuntutan juga menyatakan besarnya uang hasil potongan jasa insentif mulai triwulan 1 sampai ke empat dengan total rincian untuk dana pemasukan sebesar Rp. 2 ,725 milyar, untuk keperluan internal hanya Rp. 562.750.000. sedangkan sisa uang potongan sebesar Rp. 2,163 milyar.

Diakhir pembacaan tuntutan Hakim Ketua Dede Suryaman memberikan kesempatan pada terdakwa untuk mengakukan pembelaannya.

"Demikian tuntutan yang dibacakan penuntut umum dan terdakwa berhak melakukan pembelaanya, silakan kordinasi dengan penasehat hukumnya," tutur, Hakim Ketua Dede Suryaman dan dijawab oleh terdakwa. Disamping kuasa hukum, saya juga akan membuat pledoi sendiri yang mulia.

Dikonfirmasi usai persidangan, apakah setelah ada pengembalian uang hasil korupsi pemotongan dana insentif tersebut apakah bisa menghapus pidananya bagi yang menerima? Jaksa Andri Dwi Subianto menyatakan, kita tidak mau salah langka, kita lihat hasil putusan dulu.

"Kita lihat hasil putusan dulu dan kita nunggu perintah pimpinan,"pungkas, Andri Dwi Subianto.

Sekedar diketahui, perkara korupsi pemotongan dana insentif BPPKAD Pemkab Gresik dalam fakta persidangan sebelumnya terungkap aliran dana mengalir ke sejumlah pejabat Pemkab Gresik yakni, mulai dari Asisten I, II, dan III, Wakil Bupati, Ajudan Bupati, Kabag Hukum, Kasubag Hukum dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Redaksi

Baca Juga