Empat Calon Mendaftar di KPUD, Edi Endi Memiliki Catatan Kriminal

GMPSH Manggarai Barat saat menyerahkan berkas laporan kepada komisioner KPUD, Senin (7/9/2020) Foto: Akuratnews.com || Bonafasius Yosdan.

Labuan Bajo, Akuratnews.com - Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi dan Penegakan Supremasi Hukum (GMPSH) Manggarai Barat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Barat, Senin 7 September 2020.

Kedatangan GMPSH tersebut tapat sehari usai KPUD Manggarai Barat menjadwalkan pendaftaran Paslon Kepala Daerah pada Pilkada Manggarai Barat pada Desember mendatang.

Pada tanggal 6 September 2020, sebayak empat pasangan calon (Paslon) kepala daerah, mendaftar di kantor KPUD Manggarai Barat. Ketua GMPSH Jefri Hampu menjelaskan bahwa dari empat paslon itu, terdapat salah satu Calon Bupati yang memiliki catatan kriminal yaitu Edistasius Endi alias paket Edi - Weng.

"Dari empat calon yang terdaftar di KPUD kemarin, ada satu calon bupati atas nama Edistasius Endi yang memiliki catatan kriminal," jelas Jefri Hampu kepada akuratnews.com saat ditemui, Senin (7/9/2020).

Saat itu GMPSH mengajukan permohonan keberatan atas pencalonan Edistasius Endi atau Paslon Edi-Weng, karena memiliki catatan kriminal kasus perjudian pada tahun 2016 yang lalu.

Ketua GMPSH Jefri Hampu menerangkan bahwa pada tahun 2016, Edistasius Endi pernah ditangkap basah oleh kepolisian Polres Manggarai Barat. Edi ditangkap saat sedang melakukan kegiatan perjudian bersama beberapa rekanya.

Kejadian tahun 2016 itu sepertinya menjadi batu sandungan bagi Paslon Edi-Weng untuk maju di Pilkada Manggarai Barat.

Ketua GMPSH menegaskan, Edistasius Endi melanggar UU Pilkada No.10 tahun 2016 pasal 7 huruf (i) dan peraturan PKPU No.01 tahun 2020 pasal 4 huruf (j) tentang perbuatan terbelah.

"Pak Edi, telah melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 7 huruf (i) dan PKPU No. I Tahun 2020 Pasal 4 huruf (j) tentang perbuatan tercela," lanjut Jefri.

Terkait hal itu, GMPSH mengingatkan KPUD Manggarai Barat memperhatikan regulasi dalan pelaksanaan Pilkada. Pertama, KUHP Pasal 303 bis ayat (1) tetang perjudian dengan ancaman kurungan paling lambat 4 (empat) tahun atau denda dengan paling banyak 10 juta rupiah.

"Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. Barang siapa ikut serta permainan judi yang adakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwewenang," jelas Jefri.

Kedua, UU Pilkada No.10 tahun 2016, "Pada pasal 7 huruf (i) undang-undang pilkada ini menjelaskan yang dimaksudkan dengan perbuatan tercela antara lai Judi, Mabuk, pemakai atau pengedar Narkotika, dan berzinah serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya," jelas Jefri.

"Selain itu," lanjut Jefri, "Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2020 pasal 4 huruf (j)," tambahnya.

Keberatan GMPSH terhadap Edistasius Endi, diperkuat dengan bukti hukum hukum SKCK Nomor SKCK/YANMAS/1198/VIII/YAN.2.3/2020/SATINTELKAM yang menerangkan saudara Edistasius Endi terlibat dalam kegiatan kriminal.

Salin itu, Putusan MK No. 56/PUU-XVII/19, menjelaskan syarat tambahan bagi calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana, "Harus menunggu masa jeda selama lima (5) tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan yang telah ditetapkan," lanjut Jefri

"Serta putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pid.B/2016/PN.LBJ yang menetapkan Edistasius Endi sebagai terpidana," ungkap ketua GMPSH Manggarai Barat itu.

Pengacara kondang NTT Antonius Ali juga angkat bicara terkait calon bupati mantan terpidana dimaksud.

"Mantan napi karena melakukan perbuatan tercela narkoba, perjudian dan asusila tidak memenuhi syarat sebagai Cabup/Cawabup," jelas Anton.

"Alat bukti tentang hal-hal itu adalah SKCK dan Putusan Pengadilan. Mantan Napi untuk 3 tindak pidana tersebut tidak ada batas waktunya," kata Anton.

"Masyrakat danpartai pengusung Paslon dapat mengajukan keberatan kepada Panwas dan KPU agar tidak meloloskan mantan napi karena melakukan perbuatan tercela itu baik salah satunya maupun dua atau tiga-tiganya," jelas pengacara tersebut.

Terkait hal itu KPUD Mabar mengapresiasi permohonan keberatan terhadap salah satu Paslon kepala daerah di Pilkada MABAR,

"Kami mengucapkan apresiasi kepada masyarakat atas masukan dan tanggapan yang memang seharuanya diikuti dalam setiap tahapan pemilihan, khususnya tahap pendaftaran," jelas Juru Bicara KPUD Manggarai Barat, Krispinus Bhedu Somerpos.

"Kami juga apresiasi atas berkas laporan yang dimasukan tadi, selain secara tertulis juga dilampiri dengan berkas tambahan yang memudahkan kami dalam penelitian hal ini," lanjut Krispinus.

Jubir KPUD Manggarai Barat menjelaskan bahwa pihaknya akan mendalami laporan tersebut sesuai regulasi yang ada dan dalam tahapan verivikasi berkas.

Baca Juga