Dituduh Terseret Korupsi Bansos

Enam Alasan Ketua Komisi III DPR Merasa KPK dan Dirinya Dihakimi

Jakarta, Akuratnews.com - Nama Satyo Purwanto, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, beberapa hari ini viral bersamaan dengan pernyataannya soal dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Seperti diketahui, Satyo dianggap melempar tuduhan dengan narasi dan/atau diksi yang berkonten penghinaan terhadap Herman Hery, Ketua Komisi III DPR.

Atas hal ituz Petrus Selestinus, kuasa hukum dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), menganalisisi jika pernyataan Satyo Purwanto yang mengungkap dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos yang tersebar di banyak media online, telah menghakimi Herman Hery bahkan menghakimi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri.

"Beberapa frasa dalam narasinya, yang dimuat banyak media online secara membabi buta menunjukan betapa Satya Purwanto tidak sedang menjalankan misi peran serta masyarakat dalam penegakan hukum, melainkan sedang menebar fitnah, menuduh KPK membocorkan BAP untuk media dan yang dihina pun tidak tanggung-tanggung yaitu KPK dan Herman Hery sebagai Ketua Komisi III DPR," terang Petrus di Jakarta, Rabu (13/1).

Menurut Petrus, dalam tulisan media itu terdapat enam poin pernyataan atau narasi pada frasa tertentu yang membuktikan bahwa Satya Putwanto telah melakukan tindak pidana penghinaan melalui instrumen Informasi Elektronik.

"Pertama, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery diduga terlibat kasus korupsi Dana Bansos, dugaan itu setelah Herman Hery mendirikan beberapa perusahaan baru, sebagai vendor penyedia bansos," terangnya.

Kedua, tambah Petrus, narasi dari 100 perusahaan yang menjadi vendor dana bansos banyak yang baru didirikan satu hingga dua bulan dan perusahaan tersebut dimiliki oleh pejabat-pejabat, tidak menutup kemungkinan Herman Hery sebagai politisi PDI Perjuangan ikut di sana.

Ketiga, narasi Satyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memeriksa Herman Hery.

Keempat, ada narasi yang menyebut, "Dalam keterangan itu, Satyo menyebut, jika gaya berpolitik Herman Hery terkesan seperti mafia".

Kelima, narasi: "Dan sudah jadi rahasia umum di kalangan politisi dan pejabat, bahwa gaya berpolitik Herman Hery seperti mafia," tandas Satyo".

Keenam, ada narasi Satyo Purwanto bahwa : "Dari hasil bocoran BAP Juliari Batu Bara dan Matheus Joko Santoso, poltisi PDI Perjuangan diduga ikut bermain dalam proyek Bansos dengan mendirikan beberapa Perusahaan baru".

Dari enam pernyataan Satyo Purwanto, sebagaimana narasinya dikutip dalam frasa-frasa tertentu oleh media, ternyata pernyataan Satyo tidak hanya menghina Herman Hery selaku Ketua Komisi III dan Komisi III DPR itu sendiri, tetapi juga menghina KPK dengan menuduh KPK membicorkan BAP Juliari Batubara dan Matheus Joko Santoso.

Tindakan Satyo ini menurut Petrus, telah menghina dan/atau mencemarkan nama baik, kehormatan dan reputasi poltik Herman Hery selaku Ketua Komisi III DPR, anggota DPR RI dapil NTT II dan tokoh nasional asal NTT, terutama menggiring publik untuk menempatkan Herman Hery sebagai ikut dalam tindak pidana korupsi yang sedang dalam penyidikan KPK.

"KPK seolah-olah hendak didikte oleh Satyo pada cara berpikir dan bertindak subyektif, sesat dan melanggar hukum, karena bagaimanapun KPK adalah Komisi Negara dengan penyidik-Penyidik yang profesional akan bertindak secara profesional pula, ketika melakukan penindakan melalui hasil OTT, jadi Satyo jangan sok tau, sok pintar mengajari ikan berenang terkait KPK," ujar Petrus.

KPK pasti sangat menghormati hak setiap orang ketika KPK berada dalam posisi melakukan tugas-tugas projustisia atau due proces of law.

"Karena itu KPK tidak akan terjebak dalam perilaku pihak ketiga melalui framing berita, mendiskreditkan tokoh nasional asal NTT, termasuk. Herman Hery dalam segala kedudukan dan jabatan yang melekat dalam dirinya," pungkasnya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga