oleh

Energy Watch: Harga BBM Harus Naik

Jakarta, Akuratnews.com – Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) memang harus naik. Hal itu mengingat harga salah satu acuan minyak dunia yaitu Brent sudah tembus 80 dollar AS per barrel dan kurs jual rupiah mencapai level 15 ribu.

“Kenaikan harga ini memang sesuatu yang mau tidak mau sebenarnya harus dilakukan dari sisi keekonomian dari pada harga bahan bakar minyak kita,” ujarnya dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertajuk ‘Dilema Kenaikan Harga BBM: Antara Harga Pasar dan Daya Beli Rakyat’ di D Hotel, Jl. Sultan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).

Selain itu, Mamit menuturkan saat ini produksi lifting minyak nasional hanya 800 ribu barel perhari sedangkan konsumsi hampir mencapai 1,6 juta. Hal tersebut juga membuat kebutuhan impor nasional sangat besar.

“Berdasarkan perhitungan saya bahwa memang harga perekonomian untuk premium maupun pertalite itu di atas 9 ribu (per liter),” tukas Mamit.

Ia menjelaskan saat ini kuota premium untuk seluruh Indonesia adalah 11,8 juta kiloliter. Dengan kuota tersebut menurutnya apabila sampai akhir 2018 tercapai maka potensi kerugian pertamina sekitar 23,6 trilyun.

“Dan itu jumlah yang sangat besar,” ucap Mamit.

Ia menerangkan memang awalnya pertalite diharapkan dapat mengganti subsidi premium. Namun, pertalite justru ikut mengalami kerugian.

“Jadi dengan naiknya harga minyak mentah dunia, ICP (Indonesia Crude Price) juga naik otomatis secara sektor hulu akhirnya pendapatan Pertamina juga naik,” terang Mamit.

Hal tersebut menutnya bisa dikatakan sebagai subsidi silang yang dilakukan oleh Pertamina terhadap kerugian yang didapatkan. Untuk itu, Mamit tidak mengherankan apabila dalam hal kenaikan harga BBM Pertamina merasa serba salah.

“Beban Pertamina ini berat sekali, tetapi itu salah satu fungsi BUMN sebagai salah satu pencari keuntungan juga. Jadi mereka serba salah,” ucap Mamit.

Lebih lanjut, pihaknya berharap agar ke depan Pertamina tidak kolaps maupun diprivatisasi. “Mereka harus berinovasi terutama di sektor hilir bagaimana bisa mengurangi kerugian. Ini yang harus dilakukan Pertamina,” pungkas Mamit.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium kurang dari satu jam setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengumumkan recana kenaikan pada Rabu (10/10/2018).

Dirinya menjelaskan kenaikan harga berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang saat ini ditopang oleh konsumsi. (Ysf)

Loading...

Komentar

News Feed