Evaluasi Kinerja Dewan Pers, DPD RI Jadwalkan RDP

Jakarta, Akuratnews.com - Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menyetujui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Hal itu sebagai tindak lanjut pertemuan antara Pimpinan Komite I DPD RI dengan sejumlah pimpinan organisasi pers di Ruang Rapat Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (28/8).

Kepastian RDP ini disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke melalui telepon dan pesan singkat pada Kamis (30/8).

Komite I DPD RI juga akan mengundang seluruh pimpinan organisasi pers menghadiri RDP ini, untuk membahas evaluasi kinerja Dewan Pers tentang permasalahan pers di Indonesia yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya.

Menurut Fachrul Razi, Komite I DPD RI akan mengundang Dewan Pers dan Menteri Kominfo, serta jajaran pimpinan Organisasi Pers pada RDP ini untuk membahas permasalahan pengawasan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mengevaluasi kinerja Dewan Pers. “Kita akan mendengar pendapat Dewan Pers dan Menteri Kominfo apakah ada kewenangan yang dilanggar terkait ruang lingkup pers,” ujar Fachrul seperti disampaikan Wilson, Kamis (30/8/2018).

Fachrul juga mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi apakah Dewan Pers selama melakukan tugas dan fungsinya sesuai UU Pers atau tidak. Ditambahkannya lagi, RDP tersebut sudah dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu, tanggal 19 September 2018 di ruang rapat Gedung DPD RI Jakarta.

“Beberapa hari sebelum pelaksanaan RDP, 19 September nanti, terlebih dahulu kita akan menggelar kegiatan diskusi media bersama Pimpinan Komite I DPD RI dan perwakilan pimpinan organisasi pers sebagai pembicara dengan mengundang peserta diskusi dari kalangan wartawan dan pekerja pers,” ungkap Fachrul.

Menanggapi agenda resmi Komite I RI tersebut, Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke berharap seluruh wartawan dan pemilik media massa yang dirugikan atau dikriminalisasi akibat rekomendasi Dewan Pers serta yang menjadi korban kebijakan sepihak Dewan Pers, agar dapat ikut menghadiri RDP dengan membawa bukti surat Rekomendasi asli Dewan Pers dan bukti asli pendaftaran perusahaan pers yang tidak kunjung diverifikasi.

"Kepada seluruh pimpinan organisasi pers, pemilik media, dan wartawan se-Indonesia yang selama ini merasakan hambatan dan kendala dalam menjalankan profesi jurnalistiknya, mohon kiranya dapat menghadiri RDP tersebut, bawa dokumen rekomendasi Dewan Pers, PPR, surat edaran, kebijakan Pemda tentang pers, dan lain-lain," tandasnya. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga