Siapa Kepala BB-POM di Surabaya 2014?

Fitnah Keji Kepada Sapari: Dituduh ‘Peras’ D’Natural Sejak 2014, Padahal Baru Jabat 2018

Sapari saat Konferensi Pers pengungkapan dugaan tindak pidana PT. Natural Spirit (D'Natural) Surabaya 13 Maret 2018 bersama Konwas PPNS Polda Jatim. (Foto dok. Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB-POM) Surabaya Drs. Sapari Apt. M. Kes menyerahkan Replik kepada Majelis Hakim dalam persidangan lanjutan yang keenam dalam perkara Sengketa SK Pensiun TMT 1 Oktober 2018 melawan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito.

Replik itu membantah dalil-dalil Jawaban dari Tergugat yang diserahkan pada sidang kelima pekan lalu, (29/8/2019).

Diketahui, Sapari dipensiunkan oleh Kepala BPOM melalui SK Pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018, dengan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN tanggal 20 Maret 2019. Menurut Sapari, berkas kelengkapan belum terpenuhi atau belum lengkap, dia pun menduga ada manipulasi persyaratan kelengkapan berkas pensiun. Tak terima dengan kenyataan itu, Sapari kemudian menggugat Kepala BPOM, Penny K. Lukito ke PTUN Jakarta.

Gugatan ini adalah gugatan yang kedua. Untuk gugatan yang pertama yang menjadi pokok perkara adalah Pemberhentian dirinya sebagai Kepala BB-POM Surabaya. Pada gugatan pertama, majelis Hakim PTUN mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Sapari, dalam hal ini Kepala BPOM diperintahkan oleh majelis hakim PTUN untuk mengembalikan lagi kedudukan, martabat dan jabatan Sapari.

KepalaBPOM kemudian mengajukan banding. Hingga sidang keenam dalam gugatan Sapari yang kedua ini, belum juga ada putusan di tingkat banding untuk gugatan pertama Sapari.

Sementara itu, Sapari mengatakan, jawaban dari pihak Penny K. Lukito yang diwakili 15 Kuasa Hukum (8 dari BPOM dan 7 dari Pengacara Negara Kejagung RI) tidak menjawab dalil-dalil dalam gugatannya yang kedua. "Dalil-dalil dalam Jawaban Kepala BPOM tidak menjawab gugatan saya," ujar Sapari saat dihubungi redaksi Akuratnews.com usai persidangan di PTUN Jakarta, Kamis (5/9/2019) kemarin .

Pada persidangan sebelumnya, Kamis pekan lalu (29/8/2019), Sapari mengajukan pendapat lisan secara singkat kepada Majelis Hakim untuk disampaikan di muka persidangan. Sapari mengatakan hanya “Mencari Keadilan dan Kebenaran Demi Anak-Istri”. Ini janggal menurut saya. Hampir 11 bulan saya tidak menerima gaji. Diaturan mana itu yang mengatur," kata Sapari kepada majelis Hakim.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga