KPK

Terkait Kasus Suap, KPK Periksa 9 Anggota DPRD Muara Enim
Hukum & Kriminal

Jakarta, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muara Enim. Sembilan anggota legislator itu ialah Indra Gani, Hendly Hadi, Faizal Anwar, Muhardi, Faizal Anwar, Muhardi, Ahmad Fauzi, Verra…

Gempur: KPK Harus Periksa Ibas Terkait Sejumlah Dugaan Korupsi
News

Massa dari Gerakan Pemuda Selamatkan Uang Negara (Gempur) gelar unjuk rasa di depan kantor KPK. Gempur menuntut KPK agar segera memeriksa Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas terkait beberapa dugaan korupsi. Jakarta, Akuratnews.com – Dalam orasinya, koordinator lapangan aksi massa Gempur Revi meminta KPK segera periksa Ibas atas berbagai dugaan tindak…

KPK Kembali Periksa Anggota DPRD Cirebon Terkait Kasus Korupsi PLTU Cirebon
Hukum & Kriminal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa beberapa anggota DPRD Kabupaten Cirebon di Mapolres Cirebon Kota terkait kasus korupsi PLTU Cirebon. Jakarta, Akuratnews.com – Kasus Korupsi PLTU Cirebon terkait pengesahan Peraturan Daerah RT/RW Kab Cirebon kian menemukan titik terang. Beberapa hari lalu tim dari Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa beberapa…

Ketua Umum PKB Dipanggil KPK Lagi
Hukum & Kriminal

Jakarta, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar terkait kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Diketahui, pria yang akrab disapa Cak Imin itu sebelumnya mangkir dari panggilan pemeriksaan Selasa (19/11). Saat itu, Cak…

KBNU Jakarta Utara Serahkan Berkas Tambahan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi PT. KBN
Hukum & Kriminal

Jakarta, Akuratnews.com – Koordinator KBNU Jakarta Utara, Wahyudin kembali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan data tambahan terkait adanya dugaan korupsi di PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero. Laporan dugaan korupsi yang dikonfirmasi kembali oleh Wahyudin ke KPK bernomor 004/KNU/VII/2019 dengan nomor registrasi: /56/200, pada 11/7/2019 silam. Wahyudin…

Wagub Lampung Diultimatum KPK untuk Hadiri Panggilan Pemeriksaan
Hukum & Kriminal

Jakarta, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum kepada Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, agar menghadiri panggilan pemeriksaan. Chusnunia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sejumlah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kami ingatkan agar saksi memenuhi panggilan penyidik sebagai kewajiban hukum, dan memberikan keterangan…

KPK Periksa Direktur Petrokimia Gresik
Hukum & Kriminal

Jakarta, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Rahmat Pribadi, Kamis (21/11/2019). Ia telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap kerjasama pengangkutan transportasi di bidang pelayaran, antara PT Pupuk Indonesia Logistik atau Pilog dan PT HTK, Humpuss Transportasi Kimia. Rahmat akan diperiksa…

Mantan Bupati Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta
Hukum & Kriminal

Jakarta, Akuratnews.com – Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip dituntut pidana kurungan penjara selama tujuh tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Sri dianggap melakukan perbuatan rasuah bersama pengusaha Benhur Lalenoh. Adapun Benhur, dituntut pidana kurungan penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga…

KPK Didesak Periksa Dugaan Korupsi APBD Kota Bontang
News

Jakarta, Akuratnews.com – Sentral Kajian Strategis Mahasiswa (SKS Mahasiswa) yang terdiri dari Komunitas Pelajar Anti Korupsi (KPAK) dan Aliansi Pemuda Kalimantan Timur (APKT) mendesak KPK memeriksa dugaan korupsi APBD Kota Bontang dalam pembangunan RSUD tipe D dan Pasar Rawa Indah. “Adanya indikasi korupsi dan dugaan penyelewengan keuangan negara di Kota…

Dua Orang yang Terkait Kasus Bupati Cirebon di Cekal KPK
Hukum & Kriminal

Jakarta, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencekalan terhadap Vice President Director PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto dan Corporate Affairs Cirebon Power Teguh Haryono. Dua orang tersebut diduga terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menyeret mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. “KPK mengirimkan surat ke Imigrasi tentang pelarangan ke…

Komisi Pemberantasan Korupsi Serahkan Sepenuhnya Penerbitan Perppu KPK kepada Jokowi
News

Jakarta, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan sepenuhnya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK, kepada Presiden Joko Widodo. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, hal itu merupakan suatu bentuk penghormatan kepada Jokowi sebagai kepala negara. Pasalnya, penerbitan perppu…

Jokowi Minta Kapolri Tuntaskan Kasus Novel Baswedan Awal Desember
News

Jakarta, Akuratnews.com – Kapolri Jendral Pol Idham Azis resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo Jumat (1/11) pagi. Dengan jabatan barunya ini, Jokowi memberikan tenggat kepada Idham untuk mengungkap dalang kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan selambatnya awal Desember. Setelah Kapolri terdahulu yaitu Jendral Pol Tito Karnavian…

Rencana Jokowi Tunjuk langsung Dewan Pengawas KPK Dinilai ada Maksud Tersembunyi
News

Jakarta, Akuratnews.com – Rencana Presiden Jokowi untuk menanggalkan mekanisme pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi melalui panitia seleksi, dinilai mengandung maksud tersembunyi. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai Jokowi ingin mengendalikan lembaga antirasuah tersebut. “Terlihat Jokowi hendak mengendalikan KPK,” kata Feri melansir dari situs nasional, Jumat…

Pengamat Hukum: KPK Jangan Diam Soal Adanya Dugaan Korupsi di PT KBN
Hukum & Kriminal

Jakarta, Akuratnews.com – Pengamat Hukum dari Universitas Muslim Indonesia, Makasar, Fahri Bachmid, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kepada publik secara berkala perihal adanya dugaan korupsi di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dugaan korupsi di PT KBN ini dilaporkan oleh Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara. Nilai dugaan korupsi yang…

KPK Geledah Kediaman Dua Orang Saksi dalam Kasus Suap Wali Kota Medan
Hukum & Kriminal

Jakarta, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dua lokasi di daerah Medan, Sumatera Utara. Penggeledahan dilakukan guna mengusut kasus suap proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2019, yang menyeret Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan dilakukan dalam dua hari,…

KPK Fokus Telusuri Korupsi Pelindo II
Hukum & Kriminal

Jakarta, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus mendalami pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Penelusuran pengadaan itu dilakukan melalui pendalaman keterangan dua mantan pejabat Pelindo II. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebut, kedua saksi yang didalami yakni mantan Direktur PT Pelindo…

Sejumlah Dokumen dari Kantor Dishub Medan Disita KPK
Hukum & KriminalDaerah

Medan, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah berkas dari hasil penggeledahan di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Jalan Pinang Baris Medan, Sabtu, (19/10/2019). Penggeledahan dilakukan tim penyidik KPK dimulai sejak pukul 19.40 WIB, dan baru selesai pukul 22.47 WIB. Para penyidik ke luar membawa dua koper berukuran…

Kantor Dinas PU Medan Digeledah KPK
Hukum & Kriminal

Medan, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Jalan Pinang Baris Medan, Sabtu (19/10/2019). Kegiatan itu dilakukan setelah sebelumnya KPK melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Medan pada Jumat (18/10/2019). Penggeledahan dilakukan secara tertutup, sejumlah wartawan tidak diperbolehkan masuk ke Kantor Dinas…

UU Baru Berlaku, KPK Bentuk Tim Transisi
Hukum & Kriminal

Padang, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk tim transisi dalam menyikapi pemberlakukan UU KPK hasil revisi. UU tersebut otomatis mulai berlaku hari ini, 30 hari setelah disahkan DPR pada 17 September 2019, meskipun tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo. “Tim transisi sudah dibentuk untuk meminimalkan kerusakan pascaundang-undang berlaku, karena ada sejumlah…

Edan! Kemarin Bupati Indramayu, Kini Wali Kota Medan Kena OTT KPK
Hukum & Kriminal

Jakarta, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini giliran Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang ditangkap oleh lembaga antirasuah itu. Penangkapan terhadap Dzulmi dilakukan KPK pada Rabu, (16/10/2019) di daerah Medan, Sumatera Utara. “Ada tim lain yang ditugaskan ke Medan dan berhasil mengamankan…