Penyelenggara Pemilu Dianggap Tidak Netral

FPPB Minta KPK Audit Harta Kekayaan Komisioner KPU dan Bawaslu

Bekasi, Akuratnews.com - Forum Pemuda Peduli Bekasi (FPPB) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) guna audit harta kekayaan seluruh komisioner baik KPU dan Bawaslu, dari pusat hingga daerah.

Pasalnya, belum lama ini banyak informasi yang beredar di masyarakat bahwa para penyelenggara dianggap bermain alias tidak netral selama pileg berlangsung.

Oleh sebab itu diera keterbukaan informasi publik FPBB mendesak agar dilakukan audit rekening para komisioner penyelenggara pemilu untuk membuktikan bahwa tidak adanya permainan.

"Sehinggga anggapan miring atau informasi yang menyesatkan dapat diantisipasi dengan adanya ruang keterbukaan informasi publik," ujar Ketua FPPB, Usman Nazaruddin kepada awak media, Senin (13/5/2019).

Menurut dia, prosesi pemilu tahun 2019 sangatlah melelahkan hal tersebut tampak dengan banyaknya korban jiwa yang berguguran saat bertugas.

"Nah ini tentu mesti menjadi catatan tersendiri bagi para pejuang Demokrasi. Sehingga banyaknya korban jiwa tentu harus menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang terbebas dari korupsi dan berintegritas," harapannya.

Penulis: Atta
Editor: Redaksi

Baca Juga