Freeport Belum Bisa Peroleh IUPK

Ilustrasi Tambang Freeport

Jakarta, Akuratnews.com - Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia telah ajukan permohonan ubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Meski begitu, tidak otomatis Freeport bisa kantongi IUPK karena belum dapat memenuhi sejumlah persyaratan.

Menurut Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, ada 11 persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh IUPK.

"Mereka belum bisa memenuhi itu, kan tidak mudah itu. Ada 11 syarat," kata Bambang usai coffee morning di Kantor Ditjen Minerba, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Persyaratan itu di antaranya adalah kewajiban menyelesaikan pembangunan smelter dalam 5 tahun ke depan, pemenuhahan kewajiban PNBP, status izin pertambangan harus CnC, verifikasi data cadangan mineral, dan sebagainya.

"Membangun smelter, membuat pakta integritas, cadangannya harus diverifikasi KCMI, memenuhi PNBP, Clean and Clear (CnC), banyak itu," papar Bambang.

Persyaratan-persyaratan itu harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diserahkan perusahaan tambang kepada pemerintah. Berdasarkan RKAB itu, pemerintah akan menilai apakah perusahaan sudah memenuhi syarat atau tidak.

Sampai saat ini Freeport belum menyerahkan RKAB kepada Kementerian ESDM. "Freeport belum menyampaikan RKAB. Nanti kita lihat," ucap Bambang. (Lukman)

Penulis:

Baca Juga