Freeport Harus Ikuti Aturan Pemerintah Yang Berlaku

Ilustrasi Tambang Freeport

Jakarta, Akuratnews.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan banyak spekulasi yang berkembang terkait Izin PT Freeport Indonesia.

Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid ungkapkan pemerintah tetap berpendirian teguh dari negosiasi sejak awal. Menurut dia, Kementerian ESDM mengacu dan berpedoman pada UU Nomor 4 tahun 2009 dan PP Nomor 1 tahun 2017.

Dalam berunding dengan FI Kementerian ESDM mengacu dan berpedoman pada UU no 4 tahun 2009 dan PP no 1 tahun 2017. Atas dasar itu, posisi dan sikap K-ESDM adalah menggunakan perundingan untuk memastikan FI mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51%," katanya dalam keterangan yang diterima Akuratnews.com, Kamis (6/4/17).

Apalagi, kata dia banyak berkembang kesimpulan negatif. dengan diterbitkannya IUPK Operasi produksi buat Freeport Indonesia. Hal ini, lanjutnya bagaimana menerapkan aturan yang ada tanpa menghilangkan tiga poin yang tak bisa dirubah.

"Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar dan dinegosiasi. Yang bisa dirundingkan adalah bagaimana implementasinya," ujar Hadi.

Seperti diketahui, dalam konferensi pers 10 Februari 2017, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson tegas menolak perubahan KK menjadi IUPK, menolak membayar bea keluar ekspor konsentrat, dan menolak divestasi saham 51%.

Ditambah penegasan akan membawa ke arbitrase internasional jika dalam 120 hari tidak tercapai kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, ketika mengawali perundingan pada Februari 2017, standing position kedua belah pihak sangat jelas.

Kedua belah pihak sepakat membagi perundingan dalam dua tahap, yaitu perundingan jangka pendek dan perundingan jangka panjang. Jangka waktu perundingan adalah enam bulan, terhitung sejak Februari 2017. (Dedy)

Penulis:

Baca Juga