FSP BUMN Bersatu : Jangan Politisasi Kepemimpinan di Pertamina Demi Kepentingan Mafia Impor

Jakarta, Akuratnews.com - Perubahan susunan Direksi di Pertamina hasil RUPS Pertamina Akhir tahun 2016 sudah melalui cara cara tata kelola perusahaan yang benar dimana RUPS Pertamina sepenuhnya adalah hak pemegang saham tunggal yaitu pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Meneg BUMN .

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja ( FSP)  BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, tata kelola perusahaan yang baik juga terlihat dengan melalui proses fit n proper test untuk para Direksi dan Komisaris Pertamina yang sudah di laporkan pada Presiden Joko Widodo .

"Karena Pertamina merupakan BUMN strategies yang setiap akan dan sesudah RUPS harus dilaporkan pada Presiden," kata Arief kepada Akuratnews.com, Selasa (31/1/2017).

Namun, Arief mengaku, terkait sejumlah anggota parlemen dan LSM yang tidak punya legal standing sama sekali untuk mempermasalahkan jabatan Wakil Dirut hasil RUPS Pertamina 2016 adalah sangat tidak tepat dan terkesan anggota parlemen dan LSM gagal paham dalam Cara -cara pengelolahan perusahaan sebesar Pertamina .

Dia menilai bahwa hal yang sudah lazim dan dibutuhkan oleh Perusahaan yang sudah sebesar Pertamina dengan aset ratusan trilyun untuk membentuk posisi Wakil Dirut Pertamina dalam jajaran Direksi Pertamina .

"Sebab jika tidak, maka tugas Dirut akan sangat kerepotan sekali yang akhirnya speed kinerja Pertamina sangat terganggu," tegasnya.

Menurutnya,jika ingin mempersoalkan jangan asal bicara , sebab terkesan pesanan dari sejumlah kelompok yang diduga barisan mafia impor minyak yang sudah mati langkah dengan kinerja Pertamina yang makin baik dalam hal trading minyak mentah dan BBM impor .

" Jadi jangan politisasi kepemimpinan di Pertamina agar manajemen Pertamina bisa bekerja dengan tenang dan baik," ungkapnya.

Bahkan, kata dia, tidak ada override tugas dan wewenang  Dirut Pertamina yang di ambil oleh Wakil Dirut semua sudah ada tugasnya masing masing ,Wakil Dirut kalau dalam manejemen modern hanya sebagai COO ( Chief Operational Officer )  yang tugasnya lebih banyak tugas internal dan memastikan operasional Perusahaan .

Sementara,  tugas Dirut itu sebagai CEO adalah Merancang dan mengomunikasikan visi perusahaan merekrut anggota tim meramalkan tren pasar
Menguraikan strategi bisnis perusahaan membangun hubungan dengan investor mengatur pembiayaan dan anggaran Pertamina .

Dia menyebutkan, bahwa sangat disayangkan jika ada yang menuding tanpa fakta ,bila Pertamina dalam cengkeraman Arie Sumarno mantan Dirut Pertamina,"  Hanya Karena Menteri BUMN adalah adik Arie Sumarno .,ini Jelas sebuah Cara Cara yang tidak patuh sepertinya ," paparnya.

Selain itu, kata dia, tidak ada campur tangan Arie Sumarno dalam perubahan struktur di Pertamina,maka itu jelas sekali ,jika kedekatan para Direksi Pertamina dengan Arie Sumarno.

" Itu wajar Karena Arie Sumarno kan memang merintis karir kerja dari Pertamina jadi wajar saja juniornya di Pertamina  banyak yang dekat dan sering  sharing untuk kemajuan Pertamina," imbuhnya.

Tapi dari semua ini yang patut FSP BUMN Bersatu sayangkan adalah GM Pertamina yang bertugas sebagai PR terkesan justru membiarkan polemik politisasi Pertamina terjadi dan tidak memberikan penjelasan ke publik  nah ini patut dicurigai apakah dokumen dokumen Pertamina yang Bocor keluar itu Ada peran mereka.

" Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu meminta semua pihak jangan politisasi hasil RUPS Pertamina ,biarkan Direksi bekerja dengan tenang tanpa diganggu isu- isu yang tidak jelas asal.usulnya ," ucapnya. (Agus)

Penulis:

Baca Juga