FSP BUMN Bersatu : KPK Harus Tangkap Warga Negara Asing Yang Terlibat Suap Garud

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, kasus dugaan suap yang menimpa mantan Direktur Utama ( Dirut) PT Garuda Indonesia ,Emirsyah Satar adalah sebenar kasus yang sudah lama dilaporkan oleh masyarakat ke KPK ,terkait pengadaan Mesin Pesawat Roll Royce .

" Saya apresiasikan kerja KPK dalam mengungkap kasus ini yang jumlahnya diduga ratusan milliar.Tetapi , KPK jangan hanya sampai Emirsyah Satar saja dalam mengungkap kasus pengadaan mesin pesawat ini. Karena ada otak utama dibelakang kasus ini," kata Arief kepada Akuratnews.com, Jumat (20/1/2017).

Arief menilai yang perlu diketahui saat Garuda Indonesia melakukan pengadaan mesin Pesawat Airbus dan Boing  bermerk Roll Royce ini .Keuangan Garuda memang dalam keadaan yang sangat jelek kinerjanya dan masih menanggung hutang trilyunan rupiah ," Sehingga akan sangat sulit untuk mendapatkan pembiayaan untuk membeli Pesawat baru, ada indikasi suap lintas negara yang kami tangani," jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra ini menyebutkan, tentu saja untuk mendapatkan pembiayaan dari luar negeri butuh sebuah lobby yang kuat untuk Garuda Indonesia bisa mendapatkan pembiayaan,dan biasanya lobby itu dilakukan oleh broker broker atau Financial Consultan yang bisa menyakinkan pihak funder atau pemilik dana yang bisa memberikan kredit untuk Pembelian Pesawat Garuda .

"Tentu tidak ada makan siang gratis sekalipun di Eropa dan Amerika dalam urusan seperti ini,selain membayar fee Consultan biasanya juga ada sukses fee dibawah tangan yang diminta pihak broker atau fiinacial Consultan tentu biaya yang dikeluarkan tidak kecil," tegas Arief.

Kata dia, hal ini bukan sebuah tindakan korporasi dan bisa dicatatkan dalam buku perusahaan kecuali biaya fee konsultan keuangan dan broker, tapi sukses fee tidak bisa apalagi Garuda adalah perusahaan publik yang harus dipertanggung jawabkan ke publik

Namun, apakah bisa Emirsyah dijerat pasal korupsi atau suap tentu ini akan jauh beda,  " Karena Garuda bukan lah sepenuhnya milik negara tetapi milik publik sepanjang pertanggung jawaban nya Emir saat RUPS setelah dilakukan audit oleh akuntan publik bisa diterima maka Emirsyah tidak bisa dijerat pasal korupsi dugaan suap," ujarnya.

Politisi Gerindra ini menilai, kasus emir sangat jauh berbeda dengan kasus dugaan korupsi mark up pengadaan Crane di Pelindo 2 oleh RJ Lino yang sudah satu tahun jadi tersangka,

" Tapi hingga kini belum dimeja  hijaukan ,dimana secara nyata saham kepemilikan  Pelindo masih seratus persen milik negara," ungkapnya.

Perlu diketahui tuduhan KPK adalah suap lintas negara  nilai suapnya cukup signifikan, jutaan dollar Amerika Serikat," dan KPK jangan sampai salah dalam penerapan hukumnya antara BUMN yang sudah go publik dengan yang masih 100 persen milik negara . Dan kalau mampu KPK juga harus bisa menangkap warga negara asing yang terlibat dalam suap lintas negara," tegasnya.

Seperti diketahui,sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia  ,Emirsyah Satar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di tubuh BUMN PT Garuda Indonedia Airlines ( GIA) .Penetapan status tersangka terhadap Chairman MatahariMall.com ( MatahariMall) dan Lippo Board of Management dibenarkan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. (Agus)

Penulis:

Baca Juga