Ganjar Pranowo Usulkan Agar Pemerintah Memotong 50% Pendapatan ASN

Gubernur Jawa Tengah yang juga Kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. (istimewa)
Gubernur Jawa Tengah yang juga Kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. (istimewa)

Jakarta, Akuratnews.com--Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) pada sektor ekonomi terus meluas, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar, memotong pendapatan aparatur sipil negara ( ASN ) sebesar 50% untuk membantu masyarakat tidak mampu.

Usulan itu disampaikan Ganjar saat mengikuti rapat virtual Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021, Kamis ( 30/4/2020 ).

Rapat virtual Musrenbangnas tahun 2021 tersebut dipimpin oleh presiden Presiden Joko Widodo, dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran menteri kabinet dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu, Ganjar mengusulkan pemotongan pendapatan aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 50% dari total pendapatan para pegawai yang sudah menapaki golongan III ke atas.

"Saya minta ke pemerintah pusat, agar secara nasional tolong diperhitungkan. Seluruh pegawai kita minimal yang grade-nya di atas atau sudah menduduki jabatan, pendapatannya dipotong 50%. Pendapatan lho, bukan gaji," kata Ganjar.

Menurut Ganjar Pranowo, pemotongan pendapatan ASN tersebut sangat penting dilaksanakan untuk menunjukkan sensitivitas pegawai pemerintahan kepada masyarakat, " Mengingat saat ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan akibat terdampak COVID-19, " ucapnya.

"Para buruh di-PHK, pekerja informal tidak bisa bekerja dan banyak lagi masyarakat yang mengalami kesulitan hidup akibat wabah pandemi ini. Mari kita ikut peduli, bahwa kita saat ini semua sedang dalam masa kesulitan," katanya.

Pemotongan pendapatan ASN di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, lanjut Ganjar, dapat membantu meringankan beban negara. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia masih belum menentu tahun depan. Semuanya masih buram dan tidak dapat diperhitungkan.

"Gambarannya masih buram, ekonomi kita masih buram. Maka kalau itu (gaji ASN) bisa dipotong minimum 50%, akan bisa menunjukkan sensitivitas dan anggarannya bisa dialokasikan untuk me-rescue masyarakat kecil yang saat ini sangat membutuhkan," katanya.

Ganjar menegaskan, usulan itu tidak diperuntukkan bagi seluruh ASN di Indonesia. Mereka para ASN yang ada di golongan I atau II, harus tetap diberikan pendapatannya secara utuh. "Yang harus dipotong saya kira yang sudah golongan III ke atas, apalagi mereka yang sudah menempati jabatan penting. Saya minta usulan ini benar-benar dipertimbangkan agar secara nasional kita aware terhadap persoalan ini," kata Gubernur Jawa Tengah itu.

Penulis: Redaksi
Editor: Yohanes Marto

Baca Juga