Ganti Kontrak Karya Menjadi IUPK Untuk Freeport, Pemerintah Diduga Langgar UU Minerba

Ilustrasi Pertambangan

Jakarta, Akuratnews.com -  Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendukung terhadap pengajuan izin usaha Pertambangan Khusus ( IUPK) PT Freeport Indonesia ( PT FI).

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan sesuai dalam Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 1 Tahun 2017, IUPK memberikan kepastian usaha dan investasi jangka panjang untuk Freeport di Indonesia.

Bahkan, pemerintah menilai dengan perubahan kontrak karya menjadi IUPK akan memberikan kepastian terkait hak-hak yang akan diterima pemerintah ,seperti ,hak terkait penerimaan perpajakan dan royalti.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia (CERI) Yusri Usman, mengatakan, perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan khusus ( IUPK ) telah melanggar UU Minerba Nomor  4 tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009 disebutkan pada  pasal 169 ayat b, ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan sebagaimana disebut ayat a disesuaikann selambat lambatnya 1 ( satu ) sejak UU ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara .

Yusri mengaku, perubahaan kontrak karya menjadi IUPK ini, jika dilihat dari perspektif kedaulatan negara dan ekonomi  lebih merugikan.

"Karena PT Freeport Indonesia mendapat keistimewaan akan diperpanjang kontrak IUPK lebih cepat dari yang semestinya,  hanya bisa pada desember 2019," kata Yusri kepada Akuratnews.com, Selasa (17/01/17).

Selain itu, kata Yusri, Freeport mendapatkan keistimewaan dengan boleh melakukan ekspor konsentrat, meskipun smelter belum ada dan telah mendapat kemudahan selama 8 tahun sampai saat ini. Sehingga kumulatif keistimewaan yang dinikmati bisa menacapai 12 tahun,

"Jelas kebijakan ini diskriminatif oleh pemerintah dan melanggar UU Minerba ," jelasnya.

Dia menyebutkan, jika program hilirisasi mineral mentah yang diamanatkan UU Minerba sudah dapat dipastikan gagal total.

"Padahal awalnya kebijakan hilirisasi ini bisa meningkat nilai ekonomi mineral yang dapat memberikan multiflier effec terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," tegas Yusri.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menilai dengan perubahan kontrak karya menjadi IUPK akan membuat kepastian  dalam porsi penerimaan negara, seperti dalam pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai serta pajak bumi dan bangunan, kemudian untuk sisi royalti yang harus untuk dibayar.

Sementara itu, Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan beleid lanjutan dari PP 1/2017,Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016.

Dalam hal tersebut, besaran tarif bea keluar eskpor konsetrat yang diusulkan Menteri ESDM Ignasius Jonan sebesar maksimal 10 persen begantung dari kemajuan pembangunan smelter.

Menkeu menyampaikan, pembahasan rumusan PMK tersebut bersama Kementerian terkait.

Sebelumnya juga Juru bicara Freepport, Riza Pratama menyatakan, perusahaan sudah menyampaikan kesediaanya, untuk mengubah, status usaha menjadi IUPK.Diharapkan ,dengan beralihnya status Kontrak Karya ( KK) menjadi IUPK, diharapkan pemerintah dapat memberikan kepastian perpanjangan izin ekspor Freeport di Indonesia. (Agus)

Penulis:

Baca Juga