Gawat, Sumatera Utara Darurat Korupsi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara Kaiman Turnip. (HSP/Akuratnews.com)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara Kaiman Turnip. (HSP/Akuratnews.com)

Medan, Akuratnews.com - Provinsi Sumatera Utara untuk kategori pemerintah daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan sebagai daerah paling banyak PNS atau ASN yang terbukti korupsi namun belum dipecat.

Jumlah tersebut terdiri dari PNS di Sumatera Utara mulai tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. KPK juga mengingatkan agar para kepala daerah segera memecat para PNS yang telah terbukti korupsi itu. Pemecatan itu disebut merupakan perintah aturan yang berlaku.

Sebagaimana disebutkan oleh Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (14/9/2018) lalu dari data BKN (Badan Kepegawaian Nasional), 5 daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) terbanyak yang terdapat ASN terpidana korupsi belum diberhentikan adalah, Sumatera Utara, dengan jumlah 298 orang, Jawa Barat, 193 orang, Riau, 190 orang, NTT, 183 orang, Papua, 146 orang.

Ada 2.357 orang PNS terbukti korupsi yang belum dipecat. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepala Badan Kepegawaian Negara menyepakati agar pemecatan para PNS yang terbukti korupsi itu dilakukan paling lama Desember 2018.

Sebelumnya, KPK meminta PNS berstatus terpidana korupsi segera dipecat agar tidak mendapat gaji dari negara. Apabila, PNS tersebut belum dipecat, maka gaji yang diterimanya harus dikembalikan ke negara.

Seperti diketahui berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, sejak 2008 silam beberapa pejabat Kepala Daerah dan Kepala Badan/Dinas di Provinsi Sumut terlibat kasus tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan baik yang telah, sedang dan dalam proses hukum. Tercatat diantaranya mantan Walikota Medan A (22/9/2008) dan RH (05/8/2013), mantan Gubernur Sumut SA (15/8/2011) dan GPN (14/3/2016).

Kemudian mantan Bupati Batubara OK AZ (26/4/2018), mantan Walikota Pematang Siantar RES (6/3/2012), mantan Bupati Nias Selatan FL (4/4/2018), mantan Bupati Nias BB (10/8/2011), dan mantan Wakil Walikota Medan RL (8/10/2008). Terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menahan Bupati Labuhan Batu PH terkait kasus di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (17/7/2018) lalu.

Sementara Pejabat ditingkat Kepala Badan / Dinas antara lain mantan Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut ES (30/5/2016), mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serdang Bedagai DS (30/3/2017), mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi PB (23/7/2017), mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Barat MS (8/10/2016), mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Barat BE (8/10/2016).

Kemudian di legislatif tercatat 38 anggota DPRD Sumatera Utara terkait kasus suap Gatot Pujo Nugroho dan menjalani proses putusan hukum. Belum lagi beberapa kasus yang senyap setelah pemeriksaan oleh aparat hukum seperti kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010, kasus dugaan korupsi perluasan akses peningkatan mutu dan pengadaan komputer tahun 2010-2011 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara .

Terperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut ada masih aktif bahkan menempati salah satu jabatan Kepala Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tidak diketahui pasti perkembangan dan tindak lanjut dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap saksi IS dan B tersebut.

Terakhir kasus Operasi Tangkap Tangan pejabat maupun ASN yang melibatkan oknum Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Paluta Selatan pada 9 Agustus 2018 lalu , semakin menambah catatan hitam Sumatera Utara.

Terkait dengan persoalan belum dipecatnya sejumlah 298 orang PNS di Sumut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Kaiman saat dikonfirmasi Akuratnews.com melalui pesan whatsapp , Senin (17/9/2018) menyebutkan bahwa 298 itu tersebar di Kabupaten / Kota dan sedang di lakukan verifikasi berapa banyak yang sudah inckrah.

"Sekarang kita sdh koordinasikan dgn Kemendagri Menpan dan BKN. Sedangkan penyelesaiannya sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepala Badan Kepegawaian Negara pemecatan para PNS yang terbukti korupsi itu dilakukan Desember 2018" jelas Kaiman.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga telah menerbitkan dan menandatangani surat edaran baru dengan Nomor 180/6867/SJ Mendagri pada 10 September 2018 yang ditujukan untuk seluruh Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia tentang Penegakan Hukum yang mengatakan bahwa ASN atau PNS diberhentikan tidak hormat apabila putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau inkrah. (HSP)

Penulis:

Baca Juga