oleh

Gelar Diskusi Musik Jilid Dua, PAPPRI Angkat Sinergi LMK dan LMKN

Jakarta, Akuratnews.com – Setelah sukses menggelar acara diskusi musik perdana tiga bulan lalu, kini PAPPRI kembali menggelar diskusi musik bertajuk LMK-LMKN Talk dengan mengangkat topik ” Peran Fungsi dan Strategi LMKN dan LMK Dalam Tata Kelola Royalty Musik”.


Tujuannya adalah Agar terjadi sinergi antara LMK dan LMKN serta Pemilik Hak Cipta untuk memaksimalkan perolehan royalty, dan didistribusikan  secara kurat dan ransparan”.

Kegiatan diskusi musik ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan PAPPRI dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional (HMN) 2019. Dimana acara utamanya sudah terlebih dahulu digelar di kota Batam (Kepri) tepat pada tanggal 9 Maret kemarin.

Dalam diskusi musik yang digelar di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta tersebut, beberapa LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) yang ada di Indonesia seperti KCI, RAI, ARDI, WAMI, SELMI, ARMINDO, SMI dan KP3R ((Koordinator Pelaksana, Penarikan, Penghimpun Royalty) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) ikut hadir sebagai peserta.

Dasar diadakannya diskusi musik dengan tema seperti tersebut diatas adalah karena Lembaga Menejemen Kolektif (LMK) bersama-sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selama ini telah melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian royaliti Hak Cipta maupun Hak Terkait kepada para pemilik hak yang menjadi anggotanya.

Namun demikian banyak anggota yang masih belum tahu atau memahami bagaimana mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan dan pedoman yang ada.

Hal ini pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman, prasangka dan sinisme dari anggota maupun pemangku kepentingan musik lainnya yang belum menjadi anggota. Seringkali rekam jejaknya terlihat antara lain dalam pembicaraan di medsos.

Salah satu alternatif solusinya adalah melakukan tatap muka temu dialog antara LMK-LMK bersama LMKN dengan para anggota LMK dan pelaku musik. Melalui forum pertemuan ini dapat disampaikan seluruh regulasi yang terkait, tata kelola dan mekanisme pengumpulan dan pendistribusian royalti secara terbuka dan transparan, baik oleh LMK-LMK maupun LMKN dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selain itu Forum ini juga dapat digunakan oleh LMKN periode 2019-2024 untuk menjelaskan bagaimana strategi dan rencana serta target yang akan dilakukan dan hendak dicapai ke depan.

“Sengaja dalam diskusi kali ini kami angkat tema ini dengan tujuan agar para pemilik hak cipta dan semua stake holder bisa saling memahami kinerja masing masing. Sehingga diharapkan dikemudian hari transparansi dan arah kinerja LMK serta LMKN bisa diketahui publik, utamanya para pemberi kuasa atau pemilik hak cipta,” jelas Sekjen PAPPRI, Johny Maukar saat ditemui di Auditorium Perpusnas Jakarta, Selasa (12/3).

Lebih jauh Johny juga mengungkapkan, diskusi ini juga sekaligus sebagai bentuk apresiasi dan sarana tatap muka agar terjalin komunikasi dua arah yang positif antara pemilik hak cipta/hak terkait dengan LMK dan LMKN. Sehingga masing masing bisa mengutarakan pendapatnya secara langsung dengan pihak terkait. Jadi bukan lagi pembicaraan di tingkat medsos yang terkadang bias dan tak berujung atau tak ada solusi akhirnya.

Sementara itu, Ketua KP3R (Koordinator Pelaksana, Penarikan, Penghimpun Royalty) Hak Cipta, Meidi Ferialdi mengapresiasi acara tersebut. Meidi menganggap acara seperti ini penting agar stakeholder bisa mendapat informasi yang akurat.

“Acara semacam ini penting bagi kami dan semua LMK, karena semua jadi paham bahwa dengan acara ini menguatkan bahwa LMK harus transparan dengan memberikan info yang akurat dan bermanfaat agar para stakeholder dapat memahami sistem kerja LMK,” jelas Meidi.

Dalam kesempatan yang sama Dwikki Dharmawan Selau Musisi sekaligus Ketua Umum LMK PAPPRI mengapresiasi acara tersebut, dengan memberikan pemahaman sebagai berikut;

” Acara seperti ini sangat diperlukan, agar terjadi Sinkronisasi kerja antara LMKN dan LMK-LMK. Selain itu akan lebih membuka dan memberikan gambaran tentang kinerja masing LMKN dan Para LMK , sekaligus
membuka Jalan untuk memperbaiki kinerja masing2 sesuai dengan UUHC no 28 tahun 2014″ Jelas Dwikki.

Ketua Umum KCI , Dharma Oratmangun juga memberikan pendapat tentang manfaat dari acra yang digelar oleh DPP PAPPRI tersebut.

“Pada prinsipnya LMK dan LMKN sepatutnya adalah saudara sekandung yang harus berjalan beriringan dengan berbagi peran sesuai koridor hukum yang disepakati bersama untuk menghadirkan iklim penyelenggaraan performing right yang sehat di Indonesia. Rumus utamanya adalah membangun komunikasi yang jujur dan terbuka dan kesemuanya itu bermuara pada kesejahteraan pemberi kuasa (pemilik hak cipta dan hak terkait) serta tentunya akan membantu para pengguna agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta,” jelas Dharma.

Acara yang dipandu oleh wartawan senior Bens Leo tersebut berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB tersebut menampilkan beberapa narasumber seperti Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Deputi 5 Bekraf, para Ketua LMK, KP3R serta para pakar dan ahli.

Pada sesi pertama menampilkan pembicara yaitu Direktur Fasilitasi dan Standarisasi Bekraf Dr. Mollan K. Tarigan SH MH, kemudian Dr. Sabartua Tampubolon, SH, MH Direktur Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi BEKRAF, yang sekaligus bersama sama membuka acara.

Para ketua LMK Hak Cipta yaitu, H. Enteng Tanamal (Ketua Dewan Pembina KCI), Chico Hindarto (WAMI), Meidi Ferialdi (KP3R), dan Dwikki Dharmawan (Ketua LMK PAPPRI) serta Johny Maukar (Sekjen PAPPRI) dan Irfan Aulia.

Sedang pada sesi kedua menampilkan pembicara Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Yurod Saleh SH. MH,yang diwakili diwakili oleh Yessi Kurniawan, ST, Jusak Irwan Setiomo (Ketua KP3R), serta para Ketua LMK Hak Terkait seperti Ikke Nurjanah dari (Ketua LMK ARDI), Hendra Hermansyah (Ketua harian SMI), dan Dose Hudaya (DPD PAPPRI Jawa Barat). (Irish)

Loading...

Komentar

News Feed