Melenggang Tak Dibubarkan Polisi

Gelar Halal Bihalal, IPDN Lecehkan PSBB Jawa Barat

Bandung, Akuratnews.com - Di tengah berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bagian pencegahan wabah Corona (Covid-19), lagi-lagi kebijakan ini malah dilanggar oleh bagian dari pemerintah itu sendiri.

Dan lagi-lagi, polisi tak berbuat apa-apa atas dugaan pelanggaran kebijakan PSBB ini.

Pelanggaran PSBB ini diungkap Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengungkapkan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar halal bihalal yang dilakukan bersamaan dengan Perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H pada 24 Mei 2020 di Kampus IPDN di Jatinangor, Jawa Barat.

"IPW menyayangkan pelaksanakan acara halal bihalal yang dihadari ratusan orang, termasuk sejumlah pejabat Kemendagri yang bertugas di IPDN di tengah pademi Covid-19. Sementara jajaran kepolisian membiarkan dan tidak membubarkan acara tersebut," ujar Neta yang mengaku mendapat kiriman foto acara tersebut, Selasa (26/5).

IPW berharap, Mendagri Tito Karnavian menindak tegas para pejabat IPDN yang mengizinkan acara pengumpulan massa ini

"Bagaimana mungkin, para calon birokrat itu bisa seenaknya melanggar ketentuan pemeritah dan melanggar PSBB. IPW sudah melaporkan pelanggaran berat PSBB ini kepada Mendagri yang membawahi IPDN. Diharapkan ada tidakan tegas dari Mendagri terhadap kasus ini," tandas Neta.

Ia mengaku merasa aneh akan sikap petinggi IPDN. Di tengah kerja keras pemerintah memutus mata rantai pandemi Covid-19, kampus IPDN justru membuat acara perayaan Hari Raya Idul Fitri yang dihadiri ratusan Praja dan para undangan di Balirung Rudini.

"Anehya lagi, acara ini dilaksanakan atas perintah Rektor IPDN, dengan alasan untuk menghibur praja yang selama ini di karantina di kampus," ucapnya.

IPW pun berharap Mendagri segera mencopot Rektor IPDN. Sebab apa pun alasannya, aksi pengumpulan massa di kampus IPDN ini selain melanggar ketentuan pemerintah pusat juga melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36/2020 tentang pedoman PSBB di Jawa Barat.

"Dan sangat disayangkan lagi, IPDN sebagai kawah candra dimuka untuk melahirkan calon pejabat pemerintahan di negeri ini, bisa seenaknya melanggar ketentuan pemerintah," imbuh Neta.

IPW berharap Polda Jabar mengusut kasus ini. Apakah acara keramaian di kampus IPDN itu memiliki izin atau tidak.

"Bagaimana pun acara di kampus IPDN ini merupakan pelecehan terhadap PSBB dan pelecehan terhadap upaya pemeritah yg sudah bekerja keras memutus mata rantai Covid-19. Para petinggi Kemendagri di IPDN juga tidak memberikan contoh baik pada masyarakat dan pemerintahan daerah. Mendagri Tito Karnavian harus segera memberi tindakan tegas kepada Rektor IPDN dan jajarannya," pungkas Neta.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi
Photographer:Dok IPW

Baca Juga